Foto : Iman Satria
SENGKARUT di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan, belum juga terurai. Pro dan kontra pilihan politik yang diambil Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin berpaling arah dari instruksi DPP PAN bergabung ke garda pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, terus menggelinding.
KUBU Barisan Muda PAN Kalsel yang dimotori Soraya memastikan tetap setia mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sesuai garis partai pusat.
Wakil Ketua DPW PAN Kalsel Rakhmat Nopliardy menilai dinamika yang terjadi di tubuh partainya merupakan hal yang wajar, terutama perbedaan sikap daerah dengan pusat.
“Dinamika kekuasaan lebih menonjol pada masing masing kekuasaan yang sesungguhnya saling berkelindan. Proses ini telah berlangsung lama, hanya kebetulan momentumnya bersamaan dengan menjelang Pemilu 2019 dengan dua agenda penting pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” ucap Rakhmat Nopliardy kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Rabu (12/12/2018).
BACA : PAN Kalsel Terbelah, Kubu Barisan Muda Tetap Setia Dukung Prabowo-Sandi
Bagi Rakhmat, kondisi semacam ini perlu disikapi dengan jernih dari berbagai perspektif, karena kisruh di tubuh PAN merupakan pendidikan politik secara tidak langsung bagi publik.
“Pendidikan politik itu adalah menunjukkan fakta adanya batas kewenangan dalam kekuasaan. Ya, tinggal masyarakat yang menyikapi perbedaan itu. Secara internal, di tubuh PAN sendiri, perbedaan itu sudah lama mengemuka, terutama di tingkat pengurus wilayah dan daerah,” ujar mantan anggota DPRD Kalsel.
Dia mengajak seluruh kader dan pengurus PAN untuk mencermati dan menganalisis sistematika berpikir yang terjadi. Jadi, beber Rakhmat, bisa menerka nantinya apa yang akan terjadi di balik perbedaan pendapat antara Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin dengan DPP PAN.
BACA JUGA : Soal Sanksi Pembelotan Muhidin Diambil Alih Sekjen DPP PAN
“Semua kader PAN harus menyikapi perbedaan dengan argumentasi yang konstruktif dalam koridor persaudaraan. Pergerakan politik harus menekankan kepentingan masyarakat luas dalam memperjuangkan hak-hak konstitusi,” kata politisi yang juga akademisi Uniska MAAB ini.
Bagaimana dengan sikap Anda terhadap beredarnya isu pemecatan terhadap Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin? Mantan Sekretaris DPW PAN Kalsel ini mengatakan secara pribadi belum mengambil sikap, karena rumor yang beredar belum tentu mengandung kebenaran mutlak.
“Saat ini, kami masih menunggu mekanisme yang dilaksanakan DPP PAN dan DPW PAN Kalsel sesuai kewenangan masing masing. Kalau mekanismenya tidak sesuai dengan konstitusi partai, tentu saya tidak setuju,” tuturnya.
Rakhmat menegaskan jika proses pemecatan pengurus DPW PAN Kalsel sesuai prosedur, maka seluruh kader wajib menaatinya, sesuai hak dan kewajibannya.(jejakrekam)