Foto : Iman Satria
AKSI demonstrasi yang dilancarkan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan, menjadi bagian dari gerakan nasional para intelektual kampus seluruh Indonesia. Saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (20/9/2018), ada delapan tuntutan yang diusung.
ADAPUN pernyataan sikap mahasiswa lintas kampus di Kalsel adalah menuntut agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah didedak untuk segera meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.
Mahasiswa se-Kalsel juga mendesak pemerintah untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga dituntut agar segera menstabilkan harga pangan dalam negeri, termasuk bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), tarif dasar listrik (TDL) dan lainnya.
Mahasiswa dari berbagai organisasi intra kampus ini juga mendesak pemerintah menasionalisasi aset negara yang dikelola pihak asing secara tegas. Serta, pemerintah harus memenuhi janji untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
Para pengunjuk rasa juga mendesak agar pemerintah segera menghapus Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), dan mendorong media lokal dan nasional untuk berpropaganda secara netral apa adanya dan mengutamakan kualitas demokrasi atas kepentingan rakyat.
Wakil Presiden BEM Uniska Banjarmasin, M Toha Rettob yang menjadi perwakilan massa pendemo mengatakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional itu dilihat dari stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagai salah satu variabel ekonomi makro yang fundamental.
“Sebab, pergerakan nilai kurs dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia. Jika rupiah terus merosot, maka beban utang pemerintah akan bertambah karena sebagian utang Indonesia dalam bentuk mata uang asing,” paparnya.
Atas nama Aliansi Mahasiswa se-Kalsel, Toha mengatakan anjloknya nilai rupiah merupakan tamparan keras bagi perekonomian Indonesia terhadap sentimen global yang semakin sulit diprediksi.
“Pemerintah harus menemukan formulasi yang tepat dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Fenomena ini yang sangat alamiah sekaligus mengkhawatirkan,” cetusnya.
Menanggapi aksi unjuk rasa dan tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Burhanuddin mengatakan penolakan dewan tak mengizinkan pendemo masuk ke Rumah Banjar, akibat insiden pengrusakan pada Jumat (14/9/2018) lalu.
“Untuk tuntutan yang diajukan mahasiswa se-Kalsel akan diajukan ke pemerintah pusat. Sebab, tuntutan ini menyangkut kewenangan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah perekonomian nasional,” ucap legislator Partai Golkar ini.
Senada itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan memastikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan segera disalurkan ke pemerintah pusat. “Tuntutan mahasiswa sudah kami bahas dan selanjutnya diserahkan ke pemerintah pusat,” katanya.
Begitu mendengar tuntutannya didengar, puluhan mahasiswa yang mengenakan baju almamater kampusnya membubarkan diri sekitar pukul 14.30 Wita, dengan pengawalan ketat polisi, menuju titik kumpul awal di kawasan parkir Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jalan RP Soeprapto.(jejakrekam)