ACT

Dari Benteng Tatas, Tata Kota Banjarmasin Digagas

0 1.315

SELAMA berabad-abad, kawasan Kuin dan sekitar yang terletak di bagian utara Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banjar yang didirikan Sultan Suriansyah berlanjut hingga penerus dinastinya.

DALAM dunia perdagangan dan maritim Eropa, Banjarmasin yang dikenal dalam kamus kalangan kulit putih dengan sebutan Bendamarfin, pada abad ke-18, di samping kota-kota lainnya di Kalimantan yang dikenal seperti Borneo (Brunei City), Hormata (Karimata), Marudo dan Lava (Lawai).

Pada tahun 1606, armada dagang dari kamar dagang Kerajaan Belanda, Verenigde Oost Indiche Compagnie (VOC) mengunjungi Banjarmasin.  Misi dagang VOC ternyata juga dibarengi dengan misi penjajahan, yakni memonopoli perdagangan lada serta mengincar beberapa kekayaan alam yang masih dikuasai Kesultanan Banjar seperti batubara yang berada di kawasan Pengaron.

Banjarmasin yang merupakan kota seribu sungai ini memang tak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan sungainya. Betapa tidak, kota ini memang dikelilingi banyak delta atau kota kepulauan, tercatat sedikitnya ada 25 pulau kecil yang menjadi bagian kota yang hanya terpisahkan oleh sungai, seperti Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain.

Awalnya, Belanda memang tak berani mengutak-atik kekuasaan Kesultanan Banjar. Namun, sejak wafatnya ulama paling berpengaruh di Tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, 1184-1227 H (1770-1812 M), upaya perluasan kekuasaan VOC-Belanda yang berpusat di Batavia (Jakarta), makin terbuka di Kesultanan Banjar yang berpusat di Kayutangi (Martapura).

Terbukti, Belanda berhasil mengintervensi suksesi Sultan Banjar. Politik pecah belah (devide et empire) yang diterapkan Belanda berhasil meretakkan dinasti Sultan Suriansyah, dengan mengangkat Pangeran Tamdjidillah dibantu Prabu Anom sebagai penguasa Tanah Banjar, dan menyingkirkan Pangeran Hidayatullah dari dinasti kerajaan yang sah. Hal ini memicu terjadinya Perang Banjar yang meluas hingga ke pedalaman Kalimantan, terutama di Kalimatan Tengah. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat pada 1862 M.

Dengan kontrol yang kuat itu, VOC Belanda berhasil memaksakan kekuasaan dengan lahirnya Traktat Karang Intan pada 13 Agustus 1787. Para penguasa Tanah Banjar, Sultan Nata Alam, Sultan Sulaiman, Sultan Adam dan Ratu Anom Ismail membubuhkan tanda tangannya dengan stempel kerajaan menyetujui penyerahan beberapa wilayah vazal Kerajaan Banjar kepada  perwakilan VOC Belanda, Cr Hoffman.

Pola kontrol yang terpusat menjadikan Belanda mendirikan pusat kekuasaannya di Tanah Banjar di Pulau Tatas. Mereka kemudian membangun benteng yang kuat bernama Fort van Tatas. Sebelum perjanjian, VOC memang mendapat hak atas Pulau Tatas  yang masuk dalam wilayah  Banjar Lama (Banjarmasin), pada 1756. Sebelum mengantongi hak penuh, Belanda lewat duta perdagangannya (VOC)  memang sudah mendirikan Fort Tatas pada 1 Oktober 1709 dengan struktur bangunan beton poligonal dengan palisade a. Ada tiga bastion sebagai menara pantau menghadap ke Sungai Martapura, dan dua benteng menghadap ke tanah. Dari Fort Tatas ini menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda alias titik nol dalam mengontrol wilayah kekuasaan yang mencakup wilayah Kalimantan Tengah, Tenggara dan Selatan.

Keuntungan dari sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda di Tanah Jawa, pada 1831-1877 M yang mencapai f.823 juta, di samping untuk membiayai perang melawan para pejuang nusantara yang dianggap memberontak kepada VOC termasuk memerangi Pangeran Antasari dan para pendukungnya, juga digunakan untuk membangun kota-kota yang ada di tanah jajahan, termasuk Banjarmasin. Dari laba itu pula, Kerajaan Belanda mampu melunasi utangnya atas biaya perang yang terjadi di Eropa, seperti perang Napoleon (Prancis), Perang Belgia, serta utang perdagangan dengan East Indian Company milik Kerajaan Inggris.

Pola tata kota yang diadopi Belanda di tanah jajahan, memang menerapkan  Perjanjian Augsburg. Sebuah perjanjian yang mengakhiri perang agama antara Protestan (reformasi) dengan Katolik (kontra reformasi) di Eropa pada 1555 M, yang berbunyi cujus region ejus religio atau one territorial on faith (satu wilayah satu agama). Walhasil, Kota Banjarmasin yang menjadi pusat pemerintahan Kolonial Belanda di sebagian besar Kalimantan dibagi dalam tiga zona yakni wilayah penjajah Protestan, wilayah penjajah Katolik yang berhadapan dengan wilayah pribumi (kebanyakan penganut agama Islam).

Meniru tata kota di Batavia yang membagi pemukiman dalam beberapa cluster berdasar etnis, hal serupa juga diterapkan di wilayah yang berdekatan Benteng Tatas sebagai pusat kontrol Belanda. Berdasar pada Staats Blad 1888, Nomor 84, Belanda menjadikan Tatas sebagai kawasan pemukiman elit kulit putih (khususnya Belanda), dengan membagi beberapa zona wilayah pabean, penjara, kediaman residen (penguasa kota), rumah bola “de kapel”, serta membangun dua pasar yakni Pasar Lama dan Pasar Baru, serta jalan Kertak Baru.

Sebagai  sebuah benteng pertahanan, Belanda juga memagari daerah kekuasaannya dengan membagi pemukiman untuk mengapit pemukiman warga Eropa (Resident de Haanweg) serta pemukiman tentara Belanda (kampung Amerongan) yang kini jadi kawasan Gubernuran Kalimantan Selatan di Jalan Sudirman dan Lambung Mangkurat, dalam ring I dan ring II atau dihitung dalam jarak tembak meriam yang berasal bisa dimuntahkan dari Benteng Tatas. Yakni di sebelah selatan ditempatkan para pemukim dari etnis Jawa dengan sebutan Kampung Jawa (kini Jalan R Soeprapto).

Kemudian, warga Tionghoa juga diberi kawasan pemukiman di tepian Sungai Martapura (Jalan Piere Tandean) disebut Chineezen Kamp atau Kampung Pecinan Laut. Sedangkan di wilayah Pasar Lama, juga dibagi dalam dihuni etnis asal Sulawesi yakni Kampung Bugis dan Antasan Kecil Barat yang menjadi kawasan kediaman etnis Arab alias Kampung Arab.

Sedangkan dalam wilayah ring II, berdekatan dengan Kampung Pecinan Laut, beberapa warga Banjar, khususnya masih keturunan Kesultanan Banjar bermukim di Kampung Sungai Mesa yang didirikan Kiai Mesa Jaladri. Di Kampung Sungai Mesa ini dulu terdapat Balai Kaca dan istanan Sultan Tamjiddilllah II, yang saling berhadapan dengan Kampung Amerong, serta diapit dua perkampungan etnis Tionghoa yakni Kampung Pacinan Darat (Jalan Veteran, Kelurahan Melayu) dan Kampung Gadang (Jalan AES Nasution) yang kebanyakan dihuni suku Madura.

Sementara itu, etnis Banjar lebih banyak berada di kawasan pinggiran kota (Benteng Tatas), yang tersebar di Sungai Miai, Teluk Dalam, Sungai Jingah, Teluk Tiram, serta kawasan Banjar Lama mencakup Kuin dan Alalak.

Untuk lebih mudah mengontrol pemukiman, Belanda juga menunjuk para pembantunya dari beberapa etnis itu seperti The Sin Yoe dan Ang Lim Thay pada 1898 sebagai letnan Cina (luitenats der Chinezen). Kemudian, Kampung Arab dipegang sang kapten, Said Hasan bin Idroes Al-Habesi pada 1899. Sedangkan, untuk “mengontrol” etnis pribumi (Banjar) terutama di kawasan Kuin dan Alalak ditunjuk Ronggo (Kepala) Temenggung Tanu Karsa yang bermukim di Sungai Miai.

Moda transportasi sungai yang masih mendominasi warga Banjarmasin, seperti  menggunakan perahu dan jukung, juga coba diubah Belanda dengan membangun beberapa ruas jalan, terkhusus di kawasan Benteng Tatas dan Kota Banjarmasin. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan tata kota yang diterapkan Belanda, serta membangun riol-riol serta sistem drainase yang apik di sepanjang kawasan pemukiman mereka agar terhindar dari banjir, terutama luapan air sungai yang mengelilingi Benteng Tatas. Kemudian, menanam pepohonan sehingga hijau dan rindang, terkhusus di Kampung Amerongan dan perkampungan kulit putih.

Untuk melayani para pemukim Eropa dan warga pribumi yang menganut Protestan dan Katolik, Belanda juga membangun dua gereja yang mengapit Benteng Tatas yang juga berfungsi sebagai Gemeente atau Balai Kota.  Yakni, Gereja Protestan di kawasan dekat Kampung Jawa (kini Jalan DI Panjaitan) serta sentra pendidikan seperti sekolah teologi, serta membentuk pemukiman dari etnis Dayak di kawasan Jalan S Parman (dulu Jalan Kalimantan) buah dari keberhasilan program Zending Barmen (Rheinische Missionsgesellschaft) asal Jerman dan disupport pemerintahan Hindia Belanda, serta Gereja Katedral Banjarmasin (dulu Gereja Kudus) di kawasan Jalan Lambung Mangkurat.

Tak hanya itu, untuk menghidupkan perekonomian Banjarmasin yang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan, terutama transaksi karet dan komuditas lainnya dari pedalaman, beberapa pasar pun dibangun seperti Pasar Baru dan Pasar Lama.(jejakrekam)

 

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.