Foto: Dokumentasi
GUBERNUR Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan masih belum memberi lampu hijau terkait pelaksanaan belajar tatap muka tingkat SMA/SMK sederajat.
MENURUT Kadisdikbud Kalsel, HM Yusuf Effendi, pemprov belum bisa memastikan kebijakan ini lantaran kasus Covid-19 di Banua juga kian hari masih mengalami peningkatan dari hari ke hari.
“Kenapa kita hati-hati tatap muka, berdasarkan laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kalsel kenaikannya setiap hari 100 orang yang positif, ini menunjukkan daerah kita masih rawan covid-19,” ujar Yusuf kepada jejakrekam.com.
Dia mencontohkan ada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru yang mulanya sudah berangsur memasuki zona oren Covid-19, kini menjadi zona merah. Artinya, perkembangan penularan virus di provinsi ini masih cenderung dinamis.
Yusuf juga mengakui, bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran memang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Namun, baginya walaupun ada keputusan tersebut bukan serta menjadi amanat langsung bagi pemerintah daerah untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka.
“Pemprov Kalsel tidak ingin gegabah. Kita slow saja hal ini untuk menjamin kesehatan siswa dan para guru di sekolah,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kalimantan Selatan, Tumiran, memilih menunggu sepenuhnya kebijakan sekolah tatap muka ini kepada pemerintah provinsi.
Dia bilang, pihak sekolah akan selalu siap dengan segala kebijakan pemprov, baik belajar daring maupun tatap muka.
“Tatap muka pun sekolah siap. Prinsip 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumuna) sudah disiapkan. Cuman, karena ini (kasus Covid-19) masih dinamis, maka memang kita harus berhati-hati juga,” tutur Kepala SMAN 4 Banjarmasin ini.
Adapun secara garis besar, Tumiran menjelaskan bahwa sejatinya memang pihak orang tua/wali murid sudah mayoritas menginginkan pelaksanaan tatap muka. Ini berdasarkan hasil survei yang dijajaki pihak sekolah kepada orang tua murid se-Kalsel, dan dihimpun MKKS.
“Untuk data persetujuan orang tua/wali se-provinsi 83,72 persen setuju,” kata Tumiran. Hanya saja, kebijakan tatap muka tetap harus menunggu keputusan dari Gubernur Kalsel. (jejakrekam)