BPJAMSOSTEK Banjarmasin termasuk dalam Tim Penjuriaan (TIM 9) Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (7/2/2024).
TIM 9 melakukan wawancara terhadap pemerintah daerah, perusahaan dan badan usaha yang lolos sebagai nominasi penerima penghargaan di Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Diketuai oleh Sekda Provinsi, sekretaris Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Banjarmasin, dan 7 anggota lain yang terdiri dari Kepala Disnakertrans, unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/buruh, ahli jaminan sosial, ahli ekonomi, ahli hukum dan ahli kebijakan publik.
Hadir dalam kegiatan sebagai TIM 9, Kepala BPJAMSOSTEK Banjarmasin Murniati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Muzallifah. Sementara dari unsur pengusaha serta pekerja, Pengurus Asosiasi Penguaha Indonesia (APINDO) Kalsel M Iderus.
Kemudian, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Mesdi. Para ahli yaitu, Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr Saprudin, dan Ahli Ekonomi adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, H Atma Hayat.
BACA: Lindungi Pekerja Rentan, CV Lintas Fortuna Nusantara Bersama BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan
Pemberian Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) Tahun 2023 selain diberikan kepada provinsi, kabupaten/kota, juga diberikan kepada perusahaan skala besar di setiap sektor, perusahaan skala menengah, sektor layanan publik dan usaha kecil mikro di Kalsel.
Dari 18 nominator di tingkat Provinsi Kalsel, hadir dan dilakukan wawancara kepada 15 nominator dari pemerintah daerah, serta perusahaan dan badan usaha. Salah satunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala).
“Nominator dibagi menjadi 6 sektor, yaitu pemda terbaik, yang pada hari ini masuk ke dalam nominasi adalah Pemkab Tanah Laut, Pemkab Tanah Bumbu dan Pemkab Balangan,” Ucap Murniati.
Murniati menjelaskan selain sektor pemda, nomitator dari sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan dan migas, kategori usaha sektor layanan publik, kategori perusahaan sekala menengah dan yang terakhir adalah sektor pertanian peternakan perkebunan dan perikanan.
“Kami TIM 9 mewancarai dan mengkonformasi seputar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah berjalan di masing-masing nominator, seperti bagaimana pelaksanaan program, penggunaan JMO, hingga keterlibatan CSR dari masing-masing nominator untuk melindungi pekerja rentan dan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim di masyarakat,” imbuhnya.
Lebih Lanjut Murniati menjelaskan, nominator terbaik tingkat provinsi nanti akan mengikuti penjurian lagi di tingkat Regional Kalimantan, selanjutanya yang terbaik di tingkat regional akan mengikuti penjurian tingkat Nasional.
BACA JUGA: Aktif di Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja, Walikota Banjarbaru Diganjar Penghargaan
“Nantinya Pemberian PARITRANA AWARD merupakan bentuk apresiasi kepada pemda dan perusahaan serta pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” katanya.
Murniati berharap, ada perwakilan dari Provinsi Kalsel yang masuk menjadi nominator tingkat nasional, bahkan menjadi juara di PARITRANA AWARD 2023 ini.
“Tapi tidak hanya sebatas menjadi nominator atau juara. Tapi bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat melindungi masyarakat pekerja secara menyeluruh dan kontinyu berkelanjutan baik melalui kesadaran dan dukungan pemerintah daerah dan perusahaan serta pemberi kerja,” paparnya.
Sementara itu, PJ Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman memaparkan, dalam wawancara sebagai nominasi sudah menyampaikan paparan-paparan, begitu juga pertanyaan-pertanyaan dari tim penilai, semua tidak lain adalah tujuannya bagaimana capaian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemkab sebanyak apa.
BACA LAGI: Kalsel Pertahankan Prestasi Nasional Pembina Terbaik Keselamatan Kerja
“Kabupaten Tanah Laut dalam waktu singkat sudah 23 ribu jaminan yang kita berikan, memang masih ada yang lagi sedikit yang belum kita daftarkan, namun akan kita percepat dengan kebijakan dan kita ambil dengan dana APBD,” ujarnya.
“Memang ada yang bertanya, kalau kita menggunakan jaminan untuk tenaga kerja kita yang rentan maupun yang biasa, baik di sektor pertanian kemudian sektor lainnya akan membebani APBD. Saya rasa tidak, karena APBD berasal dari uang rakyat,” ucapnya.
“Kan uang rakyat. Sedikit saja kita berikan untuk rakyat untuk memperoleh jaminan itu, maka kita memberikan harapan bagi mereka, ketika mereka mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. 23 ribu jaminan ketenagakerjaan saya tanda tangani hari ini juga, dan akan saya tambah,” imbuhnya.
“Untuk jaminan berikutnya di Kabupaten Tanah Laut, para pekerja tidak hanya yang di tingkat lapangan, tapi juga di perusahaan-perusahaan. Saya kumpulkan para pengusaha, kita gunakan CSR untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih banyak,” tegasnya.
Dengan adanya PARITRANA AWARD ini, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menyambut baik.
Disebutkannya, beberpa pemda yang meraih nominasi, adalah merupakan wujud dari kebijakan pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, terutama para pekerja rentan.(jejakrekam)