UNTUK mengetahui sejauhmana realisasi dan kendalanya, Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja, di Banjarmasin, Rabu (25/10/2023).
DIPIMPIN Wakil Ketua Komisi IV Gina Mariati, sejumlah bidang dan UPT di lingkup dinas pendidikan menyampaikan kendala dan realisasi program kegiatan masing-masing hingga triwulan ketiga tahun 2023. Salahsatunya yaitu, UPT pengelola Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru.
Terkait realisasi, Kepala UPT, Taufik Akbar menyampaikan, alokasi anggaran tahun 2023, sebesar Rp 1,85 miliar dan tahun 2024 turun menjadi Rp 908 juta, dengan realisasi anggaran untuk fisik sudah mencapai 89 persen lebih.
Terkait UPT Museum, pendapatan dari pengunjung yang terus meningkat dari bulan Januari-Oktober 2024, perolehan mencapai Rp 128 juta dan nilai itu naik dibanding tahun 2022 yang hanya Rp 117 juta.
Dia juga menyampaikan usulan untuk meningkatkan pelayanan melalui pembangunan fasilitas berupa offline dan online berupa inovasi digital guna promosi serta bisa menjangkau dan melihat koleksi dan benda-benda bersejarah milik Kalsel yang tidak bisa ditempatkan di museum, seperti situs candi Agung di Hulu Sunga Utara (HSU).
“Kami berharap pada tahun 2024 nanti bisa didukung anggaran dan program kami bisa terealisasi,” papar Taufik Akbar.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saefuddin sepakat dan mendukung usulan yang disampaikan Kepala UPT Museum Lambung Mangkurat.
BACA : Jadi Perda, APBD-P Kalsel 2023 Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 2,3 Triliun
Adapun dari berbagai masukan yang disampaikan oleh bidang-bidang pada dinas pendidikan ini, Lutfi lebih berkesimpulan, semua kendala yang masih ada salahsatunya dikarenakan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta mandatori spending anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Kalsel sebesar Rp 10 triliun lebih, belum sepenuhnya mendukung.
“Kita harus sama-sama berjuang agar diakhir tahun ini bisa terpenuhi, dan gubernur selaku kepala daerah di Kalsel bisa mendukung upaya pemenuhan SPM ini,” sebut Lutfi.
Terlebih lanjutnya, Gubernur Kalsel saat ini merupakan salah satu kepala daerah yang mendapat penghargaan nasional sebagai kepala daerah yang sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Sehingga standar pelayanan minimun itu wajib dipenuhi.
Adapun menurut Ketua Komisi membidangi kesra kesehatan dan pendidikan ini, SPM diantaranya untuk menunjang lulusan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sebab berkaca data dinas tenaga kerja saat ini, tenaga kerja berlatar belakang pendidikan D1 ke atas hanya 20 persen.
BACA LAGI : Silang Pendapat Terkait Penyusunan APBD-P 2023, Lutfi Minta Rapat Finalisasi Sebelum Paripurna Digelar
Kemudian pada tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), SPM, bertujuan menunjang kebutuhan praktikum siswa yang sesuai dengan jurusan mereka masing-masing.
Senada, Kedisdikbud Provinsi Kalsel, Muhammadun, mengungkapkan, masih banyak kendala di sektor pendidikan yang harus diselesaikan termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah.
Salahsatunya, untuk pemenuhan standar peralatan praktikum baik SMA dan di SMK, yang seyogyanya sudah harus mengikuti perkembangan zaman.
Karenanya, pada tahun 2024 nanti, Madun (sapaan akrabnya), berharap alokasi anggaran daerah bisa lebih mendukung untuk kemajauan sektor pendidikan.(jejakrekam)