Usung Visi Indonesia 2033, Andrinof Chaniago Blak-Blakan Bicara soal IKN Nusantara di Kalimantan
PENGGAGAS Visi Indonesia 2033, Andrinof A Chaniago mengungkap kronologi lahirnya kebijakan pemindahan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
MANTAN Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini mengaku pro dan kontra mewarnai rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.
“Banyak tuduhan dan kritikan yang berhasil ditangkis dengan data dan fakta. Sebab, perencanaan pemindahan ibukota negara itu sudah matang dari penyiapan anggaran hingga regulasinya,” kata Andrinof Chaniago dalam diskusi Forum Ambin Demokrasi di Rumah Alam Sungai Andai, Banjarmasin, Jumat (21/10/2023).
Terpilihnya Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara dan sebagian lagi berada di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur tak lepas dari berbagai pertimbangan matang.
BACA : Sambut IKN, Ketua DPP Ikadin Pinta Advokat Kalsel Jangan Jadi Tamu di Rumah Sendiri
Andrinof mengaku sempat harus bolak-balik ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah menjelaskan alasan pemerintah akhirnya menetapkan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara pada 2019. Hingga lahirnya, UU IKN Nomor 3 Tahun 2022.
“Banyak faktor yang menyebabkan mengapa Palangka Raya akhirnya tidak dipilih. Seperti rawan kabut asap, banjir dan lainnya yang berbulan-bulan jelas tidak layak untuk jadi IKN,” kata akademisi FISIP Universitas Indonesia (UI) ini.
Dia menegaskan hadirnya IKN Nusantara di Kaltim sebenarnya memiliki daya tarik serta berdampak bagi Kalimantan baik bagian selatan maupun utara dan kawasan Indonesia Timur, karena letaknya juga berdekatan dengan Sulawesi.
BACA JUGA : Jadi Gerbang IKN, Kalsel Siapkan Rute Penerbangan Baru Hingga Transportasi Kereta Api
“Ambil contoh, mengapa kawasan industri Batulicin, kawasan industri Jorong (Tanah Laut) di Kalimantan Selatan. Kemudian, kawasan industri Kariangau Balikpapan, Kutai Timur dan lainnya tidak berkembang? Ya, karena tidak punya daya tarik. Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim ini tentu akan berdampak atau memiliki efek bagi kawasan industri yang sudah lama dirancang itu bisa berjalan,” papar Andrinof.
Menurut dia, Kalimantan Timur akan tumbuh berkembang dengan hadirnya IKN Nusantara, dampaknya juga terasa bagi Kalimantan Selatan karena bisa menjadi daerah pemasok pangan. Termasuk, impian untuk membangun Kotabaru atau Pulau Laut dengan potensi luar biasa sebagai kawasan wisata bahari dan industri teknologi tinggi, bukan lagi industri merusak lingkungan.
BACA JUGA : Jadi Daerah Penyangga IKN, Tabalong Punya Lahan 3.000 Hektare untuk Kawasan Industri
“Kebijakan IKN Nusantara juga ingin mengubah orientasi ekonomi Kalimantan dari industri yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) merusak lingkungan, monokultur (perkebunan sawit) dan hanya dinikmati oleh orang-orang serakah menjadi ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan,” doktor lulusan UI dan Fu Hsing Kang College, Taipen, Taiwan ini.
Andrinof juga menepis jika keberadaan IKN Nusantara itu merusak alam Kalimantan, mengubah kearifan lokal khususnya masyarakat adat Dayak, hingga keberadaan hewan endemik Kalimantan seperti orangutan dan lainnya.
BACA JUGA : Perkuat Usulan Bupati Anang, Komisi V DPR RI Siap Golkan Jalan Tol Banjarmasin-Tabalong-IKN
“Semua tuduhan itu terbantahkan. Sebab, kawasan Sepaku itu awalnya merupakan daerah transmigrasi. Bahkan, di kawasan itu dipenuhi dengan hutan tanaman industri, bukan hutan asli Kalimantan,” ucap Andrinof.
Dia menyebut potensi wisata di Kalimantan yang memiliki sungai-sungai besar bisa digali optimal, seperti yang kini dikembangkan Eropa, Asia hingga Australia menjadikan sungai sebagai mahkota pariwisata, justru berbeda dengan di Indonesia yang menjadikannya tong sampah dan tempat buang limbah sehingga biota-biota air atau spesisnya terus menyusut dan berkurang.
“Peluang itu ada, namun butuh perubahan yang radikal dari mainset. Jadi, harus terus diwacanakan,” katanya.
BACA JUGA : Dukung IKN Nusantara, Syaifullah Tamliha Usul Bandara Internasional di Kambitin Tanjung
Lantas bagaimana dengan kelanjutan kebijakan IKN yang akan direaliasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 mendatang? Andrinof mengakui ada dua bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan Jokowi.
“Sedangkan, capres satunya (Anies Baswedan) memang sepertinya kontra atau menolak dengan keberadaan IKN. Sebab, tidak pernah ada pernyataan yang keluar dari dia. Justru jika menunda IKN, malah akan melemahkan dia,” imbuh Andrinof.(jejakrekam)