Menyandang Status Ibukota Provinsi, Banjarbaru Menjadi Fokus Percepatan Pembangunan

0

DUKUNGAN percepatan pemerataan pembangunan di Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru akan terima lebih banyak suntikan dana dari pemerintah pusat.

WALIKOTA Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, status IKP yang disandang Kota Banjarbaru yang termuat dalam UU No 8 Tahun 2022 itu, berimbas pada kenaikan dana transfer pusat.

“Ada beberapa bidang yang mendapat DAK tahun 2024 nanti seperti di bidang kesehatan, pemukiman, dan pendidikan. Ya mudah-mudahan dengan menjadi ibu kota, dana yang didapat bisa lebih besar lagi,” ucap orang nomor satu di Banjarbaru, Rabu (19/7/2023).

BACA: Sandang Status Ibukota Kalsel dan Penyangga IKN, Raperda RTRW Banjarbaru Disesuaikan

Berdasarkan data yang dihimpun dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, proyeksi APBD tahun 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp 1,27 triliun.

Dengan rincian pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 316,8 miliar, dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 962,8 miliar.

Pendapatan transfer pusat untuk 2024 itu juga terbilang naik dari pada tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp 819 miliar sesuai rancangan KUA PPAS Kota Banjarbaru 2023.

Sementara APBD tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 masing-masing komposisi pendapatan asli daerah sebesar Rp 96 milyar dan Rp 1,24 triliun.(jejakrekam)

Penulis Sheilla Farazela
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.