Sandang Status Ibukota Kalsel dan Penyangga IKN, Raperda RTRW Banjarbaru Disesuaikan

0

RANCANGAN Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banjarbaru yang dikaji Pansus VI DPRD Banjarbaru, dipastikan sudah tahap finalisasi. Hal ini disampaikan anggota Pansus VI Nurkhalis Anshari.

NURKHALIS bilang finalisasi Raperda RTRW telah dilakukan untuk melengkapi dokumen sebelum diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN).

“Raperda RTRW Banjarbaru yang dikaji Pansus VI DPRD Banjarbaru sudah memfinalkan pembahasan. Bulan depan  rapat linsek Kementerian ATR-BPN. Setelah selesai baru di paripurnakan kemungkinan Desember,” beber Nurkhalis kepada jejakrekam.com di Banjarbaru, Senin (31/10/2022).

BACA : Kini Emban Status Ibukota Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru Harus Bisa Jaga Keberagaman

Politisi PKS ini menjabarkan ada beberapa muatan dan substansi yang telah disepakati menyesuaikan Kota Banjarbaru kini menyandang status Ibu Kota Provinsi Kalsel.

Sehingga, ada dua fungsi yang disandang Banjarbaru yaitu sebagai ibu kota Provinsi Kalsel dan penyangga Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, ketika berbicara tentang Kalsel. Sehingga berimplikasi pada peningkatan sarana dan prasarana di Kota berjuluk Idaman ini.

BACA JUGA : Ajukan Revisi RTRWP 2020-2035, Gubernur Kalsel: Untuk Kepentingan Infrastruktur

“Sehingga memang ada peningkatan untuk Banjarbaru dengan konteks sebagai ibu kota provinsi, baik dari fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi budaya. Karena itu luasan Perkantoran Pemprov Kalsel yang terdiri dari dua fungsi juga mengalami perubahan. Di mana, fungsi perkantoran yang semula hanya 212 hektare, meningkat menjadi 349 hektare. Sementara, fungsi kawasan lindung menyusut menjadi 181 hektare dari yang semula 212 hektare,” ucap Nurkhalis.

Anggota Pansus VI Raperda RTRW DPRD Kota Banjarbaru,

Dia menjelaskan dalam Raperda RTRW ini  mencantumkan luas wilayah Kota Banjarbaru dimana setelah terbitnya Permendagri Nomor 51 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2022, luasan wilayah Banjarbaru menyusut menjadi 30.515,26 hektare yang sebelumnya luas Kota Banjarbaru yakni 37.138 hektar.

BACA JUGA : Sah! Jadi Ibukota Kalsel, Ketua DPRD Banjarbaru Minta RTRW Segera Direvisi

“Ada selisih karena aturan permendagri yang membuat luasan Banjarbaru berkurang. Termasuk Kawasan Bandara Internasional Syamsudin Noor yang berada di Banjarbaru, juga dimasukkan dalam Raperda RTRW,” tuturnya.

Kemudian, dalam Raperda RTRW juga dimasukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di mana, luasan lahan yang ditetapkan untuk LP2B sebesar 1.001 hektare.

Lebih jauh ia memaparkan, perihal pembangunan pusat olahraga (sport center) juga tertuang dalam RTRW Banjarbaru. Dimana Setelah berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel, disepakati bahwa sport center skala nasional yang akan dibangun Pemprov Kalsel memiliki luas 308 hektare.

BACA JUGA : Perda RTRW Banjarmasin 20 Kali Direvisi, RTH Hanya 3 Persen Jadi Atensi DPRD

“Sementara, sport center yang  akan dibangun Pemkot Banjarbaru nantinya berskala regional dengan luas 25,33 hektare, yang akan berdiri di dekat dengan Taman Kehati,”paparnya.

Kemudian, kawasan Pumpung di Kecamatan Cempaka, yang termasuk dalam kawasan Geopark Meratus seluas 204,17 hektare.  Sedangkan Kawasan peruntukan industri nantinya berada di Kecamatan Liang Anggang.

BACA JUGA : Banjarbaru Tetap Menjadi Ibukota Kalsel, Ini Kata Walikota Aditya Mufti Ariffin

Untuk Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hutan Panjang juga bertambah menjadi 21,75 hektare. Kendati telah ada TPA Regional Banjarbakula. Terkait posisi Banjarbaru sebagai penunjang kawasan Metropolitan Banjarbakula juga diatur dalam Raperda RTRW ini.

“Semoga bisa akhir tahun ini (diparipurnakan), karena kami masih menunggu bulan depan ada koordinasi di Kementerian ATR-BPN. Setelah 20-30 hari koordinasi dan mendapat persetujuan, baru bisa kita paripurnakan,” pungkas Nurkhalis.(jejakrekam)

Penulis Sheilla Farazela
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.