Bawaslu Banjarmasin Deteksi Daerah Padat Penduduk Rawan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2024
PESTA demokrasi lima tahunan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Khusus di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terdeteksi masih ada kerawanan konflik meski dalam kategori sedang.
“BERDASAR Indeks Kerawanan Pemilu memposisikan Kota Banjarmasin pada level rawan sedang,” ucap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar kepada jejakrekam.com, usai Rapat Koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin di Hotel Rodhita, Banjarmasin, Rabu (21/6/2023).
Menurut Yasar, deteksi kerawan dan potensi konflik jelang Pemilu 2024 telah dipetakan berdasar hasil rapat koordinasi jajaran Forkopimda Kota Banjarmasin.
“Harapan kita agar potensi kerawanan konflik di Kota Banjarmasin tidak meningkat levelnya. Dari hasil penelitian, dalam setiap tahapan Pemilu 2024 memang memiliki kerawanan konflik,” ujar mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Perbankan UIN Antasari Banjarmasin ini.
BACA : 74 Persen Pemilih Banjarmasin Tergiur Politik Uang? Bawaslu : Sanksi Tegas Menanti
Yasar menyebut salah satu titik kerawanan itu pada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), karena kemungkinan masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
“Begitu pula, dalam penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) dari parpol peserta Pemilu 2024. Rencananya, penetapan daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2024 akan diputuskan pada Agustus-September 2024,” kata Yasar.
BACA JUGA : Lawan Politik Uang, Bawaslu Banjarmasin Gandeng KAMMI dan PMII
Dia menegaskan kerawanan itu karena bisa memicu sengketa baik di internal parpol maupun antar caleg. Yasar mengatakan sengketa itu bisa saja nanti akan merembet ke tingkat penyelenggara pemilu.
“Untuk itu, kami gencar mensosialisasikan ke parpol peserta Pemilu. Sebab, Bawaslu siap menangani penyelesaian sengketa, jika ada parpol atau peserta Pemilu yang mengajukannya,” tutur Yasar.
Lulusan sarjana Ushuluddin Akidah Filsafat Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini mengatakan pada tahapan berikutnya adalah masa kampanye baik pencalonan Presiden-Wakil Presiden RI serta parpol peserta Pemilu 2024, baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial.
BACA JUGA : Jumlah Pemilih Bertambah di Pemilu 2024, KPU Kota Perbanyak Sebaran TPS Di Banjarmasin
“Inilah mengapa kerja sama semua pihak, baik pemerintah, peserta pemilu, penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat sangat penting demi suksesnya Pemilu 2024 hingga nanti berlanjut pada tahapan Pilkada 2024, sesuai koridor peraturan perundang-undangan,” tegas Yasar.
Dalam menggali potensi dan memetaan daerah yang rawan konflik politik, Yasar menyebut Bawaslu juga bekerjasama dengan tim peneliti Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
BACA JUGA : Termahal di Banjarmasin Barat, Harga Satu dari 45 Kursi DPRD Kota Ditebus 10 Ribu Suara Pemilih
“Daerah yang berpotensi rawan konflik seperti daerah pesisir dan daerah padat penduduk dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah,” beber Yasar.
Demi memininalisir potensi konflik itu, Yasar mengatakan Bawaslu dan KPU serta parpol harus bekerjasama dengan intensif di daerah-daerah yang rawan. “Ini semua demi suksesnya jalan Pemilu 2024, sehingga semua pihak harus ikut andil di dalamnya,” pungkas Yasar.(jejakrekam)