74 Persen Pemilih Banjarmasin Tergiur Politik Uang? Bawaslu : Sanksi Tegas Menanti

ADA fakta yang mengejutkan, dikabarkan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2019, menyebutkan ada sekitar 74 persen responden yang merupakan warga Banjarmasin, justru memilih calon karena politik uang (money politics).

MOTIVASI politik uang ini makin mengkhawatirkan yang diungkap sumber jejakrekam.com, menunjukkan bahwa demokrasi sudah seperti barang dagangan.

“Ini sungguh mengkhawatirkan. Karena ternyata sekitar 74 persen warga Banjarmasin justru memilih pasangan calon karena menunggu pembayaran uang atau politik uang. Ini harus menjadi atensi kita semua,” ucap sumber yang enggan dikutip namanya kepada jejakrekam.com, Selasa (4/2/2020).

Menanggapi hasil survei ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani memastikan akan memfokuskan pengawasan pada politik uang, disamping menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pilkada Kalsel 2020 mendatang.

BACA : Terbukti Politik Uang, Komisi II DPR Minta Kontestan Pilkada Didiskualifikasi

“Fakta yang disebutkan dalam hasil survei SMRC itu tak bisa kita dipungkiri, memang politik uang masih ada. Namun, frekuensinya berangsur-angsur berkurang seiring pengawasan ketat. Termasuk, upaya konkret untuk memupuk kesadaran masyarakat memilih sesuai hati nurani melalui stakeholders yang ada,” ucap Subhani kepada jejakrekam.com, Selasa (4/2/2020).

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, Subhani mengakui ada lima kasus dugaan politik uang yang berhasil ditangani pihaknya. Namun, hanya satu kasus yang bisa diajukan ke meja hijau hingga ada putusan pengadilan bersifat final dan mengikat (inkracht).

“Sedangkan, empat kasus politik uang tak bisa ditangani, karena tidak terpenuhinya unsur perbuatan pidananya,”  kata Subhani.

Menurut dia, berbagai bentuk politik uang dilakoni pihak baik calon, tim sukses dan termasuk masyarakat yang menerima uang, barang atau janji-janji selama masa kampanye.

BACA JUGA : Pertama Serahkan Berkas ke PKS, Denny Indrayana Janji Tak Pakai Politik Uang

Ia mengaku khawatir jika benar ada sekitar 74 persen pemilih di Banjarmasin justru memilih calon karena uang, sehingga butuh gerakan massif untuk mengantisipasinya.

Menurut Subhani, perlu kerjasama semua pihak dalam memberantas dan menekan praktik uang jelang Pilkada Kalsel 2020 mendatang. Salah satu upaya adalah mendekati tokoh agama dan masyarakat melalui majelis taklim, pengajian serta tokoh lintas agama untuk menyosialisasikan bahayanya politik uang.

“Yang pasti, kami akan rutinkan patroli pengawasan politik uang saat pilkada nanti. Titik fokus berada di wilayah perbatasan atau pinggiran kota, terutama akses yang tak terjangkau, sangat rawan adanya politik uang,” papar Subhani.

Jebolan UIN (IAIN) Antasari ini memastikan tetap memoloti figur-figur yang bakal berlaga di pemilihan Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin, terutama yang memiliki potensi politik uang tinggi.

“Memang, para pelaku politik tak lagi berani terang-terangan melakukan hal itu. Mereka melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Tentu, kami butuh dukungan masyarakat untuk mengungkap hal itu,” papar Subhani.

BACA LAGI : Ragukan Netralitas Penyelenggara Pemilu, Politik Uang Makin Brutal

Ia menegaskan bagi pemberi dan penerima politik uang akan disanksi tegas. Meski tak dipungkiri Subhani, para objek politik adalah kebanyakan masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Sedangkan, pelakunya kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah atas.

“Ya, ada benarnya juga calon yang berduit itu potensi melakukan politik uang lebih tinggi dibandingkan yang pas-pasan. Kami berharap para pelaku politik itu bisa menahan diri, kalau terbukti akan kita sanksi tegas, bahkan bisa diajukan ke  ranah hukum,” tandasnya.(jejakrekam)