Sampah menjadi salah satu sumber utama naiknya emisi gas buruk di perkotaan. Komisi III Ingin Kalsel sebagai kota berkelanjutan dan layak huni serta minim emisi gas menjadi faktor utama Kaji Banding ke DPRD DKI Jakarta. Senin (29/5/2023).
WAKIL Ketua I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin mengatakan sistem Open Dumping tidak di rekomendasikan lagi karena faktor ini tak bai untuk kesehatan warga.
“Di Kalsel masih banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menganut Open Damping. Sistem ini sangat tidak baik bagi kesehatan warga karena cepat tercemarnya kualitas air dan udara,” jelas Bang Dhin, sapaan akrabnya.
BACA : Bertukar Informasi Terkait Investasi, DPRD Kalsel Studi Komparasi Ke DMPPTSP Bali
DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel sudah lakukan berbagai program dalam upaya perbaikan lingkungan yang sampai saat ini masih dijalankan dan tentunya harus melibatkan multi pihak, tidak hanya dari pemerintah dan DPRD saja.
“Kita menyadari bahwa program perbaikan sampah dan lingkungan perlu menjalin kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak pemerintah kabupaten/kota maupun TNI/Polri. Di sisi lain media sosial juga berpengaruh merubah mindset kita agar tidak membuang sampah sembarangan, itu dulu modal utama nya”, tutur nya.
Tak hanya disitu, Fahrin Nizar juga sampaikan keinginan nya agar sampah ini tidak menjadi momok bagi warga dikemudian hari.
BACA JUGA : Sharing Masalah Banjir Di DPRD Jabar, Komisi III DPRD Kalsel Akan Inisiasi Perda Kawasan Hutan Lindung
“Secara general memang tata kelola sampah di DKI ini sudah sangat sangat bagus. Kita ambil sekitar 70% dari sistem pengelolaan sampah di Jakarta yang salah satunya program 3R (Reduce, Resuce, Recycle) yaitu mengurangi, menggunakan ulang, mendaur ulang,” ucap Fahrin.
Kabag Protokol Sekretariat DPRD DKI Agustinus yang menerima rombongan dewan Kalsel mengatakan program 3R ini tertuang dalam Pegub 33/2021 yang berkolaborasi dengan beberapa pihak dan memiliki laporan akurat setiap harinya.
“Pemprov DKI rilis platform Kolaborasi Sosial Bersekala Besar (KSSB) kolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk membantu pengelola sampah di RW atau Bank Sampah. Setiap warga dan pelaku usaha dapat berparsipasi dalam platform ini, dan mendapatkan laporan realtime per harinya yang masuk ke TPA,” tutup Agustinus.(jejakrekam)