LAPORAN Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 telah diserahkan, kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI perwakilan wilayah Kalimantan Selatan, Jumat (3/3/2023).
MENURUT Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor saat menyerahkan mengatakan, LKPD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang wajib disampaikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 293 dan 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Demi memenuhi amanat perundangan-undangan itu, maka hari ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2022,” kata gubernur.
BACA: Serahkan LKPD Provinsi Kalsel, Paman Birin Siap Menerima Masukan Dari BPK
H Sahbirin Noor menuturkan, LKPD yang disampaikan tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya, namun tetap menjaga kaidah-kaidah dan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku, sekaligus mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel dengan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.
“Kami bekerja secara maksimal agar laporan keuangan tersaji dengan baik, serta memberikan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah kepada berbagai pihak,” terangnya.
Gubernur juga berharap setelah LKPD ini disampaikan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 memenuhi standar dan aturan penggunaan keuangan daerah yang benar, setelah diaudit oleh BPK RI.
BACA JUGA: BPK RI Apresiasi Kinerja Tata Kelola Keuangan Pemprov Kalsel
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI yang diberikan mandat konstitusi untuk melakukan pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Karena itu, kami siap menerima masukan, saran, perbaikan dan rekomendasi dari BPK RI, jika dalam pelaksanaan audit terdapat kekeliruan atau kekurangan, dari laporan keuangan pemerintah provinsi kalimantan selatan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi menyampaikan, laporan keuangan yang pihaknya terima ini akan diproses dengan melakukan pemeriksaan dan hasilnya akan dilaporkan di paripurna.
“Setelah laporan ini disampaikan ke kami mungkin dalam minggu depan sekitar tanggal 6 kita melakukan pemeriksaan. Setelah itu 60 hari ke depan nanti akan kami laporkan hasil dari pemeriksaan LKPD. Karena kalau melebihi ketentuan tidak boleh dan akan kami sampaikan laporan di sidang paripurna,” pungkasnya.
(jejakrekam)