Inflasi Kotabaru Tertinggi di Indonesia, BPKP Kalsel Sarankan Bupati Kotabaru Belajar dari Tabalong

0

TINGKAT inflasi di wilayah Kotabaru mencetak rekor. Pada 2022, Kabupaten Kotabaru bertengger di urutan pertama inflasi tertinggi di Indoensia, mencapai 8,65 persen.

ATENSI khusus diberikan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alyadrus agar segera membangun kerja sama internal dan eksternal dalam mengendalikan inflasi di Kotabaru.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kotabaru harus berkomunikasi lebih intensif dengan TPID Provinsi Kalimantan Selatan agar program pengendalian inflasi lebih inovatif,” ucap Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap dalam keterangannya, Sabtu (28/1/2023).

Dalam rapat koordinasi TPID Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru pada Selasa (24/1/2023), Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus diingatkan untuk berkonsentrasi memitigasi risiko dan mengurangi dampak inflasi.

BACA : Kotabaru dan Tabalong Disorot, BPKP Sebut Anggaran BTT dan DTU Bisa Dipakai Tekan Inflasi

“Sebab, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kepala daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di pemerintah daerahnya masing-masing,” kata Rudy M Harahap.

Menurut dia, mitigasi risiko tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dalam rangka pengendalian inflasi. Sedangkan, kata Rudy, pengurangan dampak dilakukan dengan bantuan sosial, subsidi transportasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial lainnya.

BACA JUGA : Kotabaru Sudah Kritis, BPKP Ingatkan Para Kepala Daerah di Kalsel Kendalikan Inflasi

Menurut Rudy, pada 2022, Kabupaten Kotabaru menempati menempati peringkat pertama inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,65 persen.

“Tentu kita a sepakat, peringkat tersebut bukanlah sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Jauh melebihi batas toleransi inflasi nasional sebesar 5 persen,” kata Kepala BPKP Kalsel ini.

Doktor lulusan Auckland University of Technology, Selandia Baru ini mengatakan ada beberapa komoditas pendorong tingginya inflasi di Kotabaru adalah emas perhiasan, tomat, nasi dengan lauk, dan bawang merah.

BACA JUGA : Atasi Jalan Rusak Parah, Forum Pedagang Pasar Kemakmuran Kotabaru Buka Donasi

Sementara itu, pendorong inflasi tertinggi dengan andil 0,23 persen adalah beras, yang sama kejadiannya dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sayangnya, di tengah harga beras yang tinggi, realisasi anggaran perlindungan sosial Pemkab Kotabaru sampai dengan Desember tahun 2022 di bawah 50 persen,” kata Rudy.

Untuk itu, Rudy menyarankan agar Pemkab Kotabaru bisa belajar dengan Pemkab Tabalong yang berhasil menekan angka inflasi. “Strategi pengendalian inflasi Pemkab Kotabaru cenderung normatif, tidak disesuaikan dengan kondisi kedaerahan, dan kurang inovatif,” tegas Rudy.

BACA JUGA : Tunaikan Misi Pengendalian Inflasi, Stunting Dan Kegiatan Sosial, Gubernur Kalsel Dianugerahi Rekor MURI Turdes 1.000 Kilometer

Inovasi-inovasi yang dapat dicontoh dari Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah pembentukan Perumda Kanda Tani (Perusahaan Umum Daerah Meningkatkan Pendapatan Petani), Lentera Kerang Emas (Lawan Rentenir dengan Kredit Gerbang Emas), Gerakan Tabalong Siap Siaga (Stabilkan Harga Pangan, Inflasi Terjaga), dan Julak Wasi (Ojek Jual Sayur, Ikan, Sembako Keliling Kawal Inflasi).

Mereka juga mengadakan Tikar Jadi (Penerbitan Kartu Kendali Distribusi Gas Elpiji 3 kilogram Bersubsidi), Naik Omzet (Bantu Pelaku Usaha Mikro, Maju dan Sejahterakan Pelaku Ekonomi Tabalong), Modal Niat (Mobil Pengendali inflasi Tabalong), Tas Bekal Sisarah Go Offroad (Fasilitasi Distribusi Barang kebutuhan Pokok ke Desa Terpencil melalui Operasi Pasar Murah Go Offroad), dan Langsat Manis (Layanan Angkutan Masyarakat yang Nyaman dan Gratis).

BACA JUGA : Dialokasikan Anggaran Rp 272 Miliar, BPKP Minta Gubernur Kalsel Serius Kendalikan Inflasi

Selain itu, Rudy mengingatkan, pentingnya penguatan TPID di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru.

“Penguatan ini dilakukan dengan menetapkan peta jalan inflasi, menyusun rencana rinci dan terjadwal kegiatan TPID, meningkatkan kapasitas semua TPID dengan studi tiru, serta berpartisipasi aktif mempercepat realisasi anggaran dan kinerja pada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan,” papar Rudy.(jejakrekam)

Penulis Balsyi/Rahman
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.