Kotabaru dan Tabalong Disorot, BPKP Sebut Anggaran BTT dan DTU Bisa Dipakai Tekan Inflasi
DUA kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yakni Kotabaru dan Tabalong yang mengalami tingkat inflasi tinggi jadi sorotan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
KEPALA Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap menegaskan para kepala daerah hingga kepala desa tak perlu ragu untuk mengalokasi anggaran dalam menekan laju inflasi.
“Kebijakan atau strategi pengendalian inflasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus segera dijalankan para kepala daerah hingga kepala desa di Kalsel,” ucap Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Banjarbaru, Rabu (7/9/2022).
Menurut dia, alokasi anggaran itu patut segera dikucurkan karena dalam keadaan mendesak dalam menyikapi krisis energi dan pangan dunia saat ini.
BACA : Kotabaru Sudah Kritis, BPKP Ingatkan Para Kepala Daerah di Kalsel Kendalikan Inflasi
Khusus Kotabaru dan Tabalong, Rudy memastikan jadi atensi khusus dengan menggelar rakor pengendalian inflasi Kotabaru pada Rabu (7/9/2022) dan berlanjut di Tabalong pada Jumat (9/9/2022).
Dia menegaskan instrument anggaran daerah dan desa bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang rentan seperti pengemudi ojek dan nelayan.
Rudy juga mengingatkan sesuai hasil rakor tim pengendalian daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian pada Senin (5/9/2022) lalu telah dirumuskan kebijakan bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengatasi dampak sosial pengalihan subsidi BBM secara bersama.
BACA JUGA : Gelar Pasar Petani, Kadiskopukmperindag Tabalong : Sebagai Pengendali Inflasi di Tabalong
“Ini agar inflasi terkendali dan dampak sosial pengalihan subsidi BBM dapat ditangani di Kalsel. Makanya, butuh kebijakan atau strategi kolaboratif dan integratif,” kata Rudy.
Menurut dia, skema alokasi anggaran pengendalian inflasi daerah bisa dipakai dari belanja tidak terduga (BTT) dan 2 persan dari dana transfer umum (DTU) atau sumber lain seperti bantuan dari korporasi.
“Saat ini, realiasi anggaran penyerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kalsel juga masih rendah. Ini harus jadi atensi,” tegas Rudy.
BACA JUGA : Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Rendah, BPKP Ingatkan Pemda Ada Sanksi Menanti
Ia meminta agar para kepala daerah dan desa segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
“Bangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi “Cek Bansos” dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat. Termasuk, jaga ketersediaan pasokan dan harga sembako di Kalsel, kemudian para pelaku usaha kecil menengah (UKM) harus dilibatkan,” imbuhnya.
BACA JUGA : PAD Tergerek Naik, BPKPAD Banjarmasin Nego Ulang Tunggakan Pajak Parkir Duta Mall
Rudy juga menyebut kolaborasi bisa diperkuat dalam penanganan dampak sosial subsidi BBM dengan menggandeng instansi vertical seperti kejaksaan dan TNI/Polri serta korporasi.
“BPKP Kalsel juga siap membuka layanan konsultasi terkait penggunaan anggaran daerah dan desa untuk pengendalian inflasi,” pungkas Rudy.(jejakrekam)