Kotabaru Sudah Kritis, BPKP Ingatkan Para Kepala Daerah di Kalsel Kendalikan Inflasi
KEPALA Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap mengingatkan para kepala daerah di Kalsel agar mengatensi pengendalian inflasi.
“PERLU langkah strategis dan kolaboratif. Surat atensi sudah kami kirim ke Gubernur Kalsel, bupati dan walikota se-Kalsel. Atensi serius untuk menekan inflasi perlu diberlakukan, khususnya Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen,” ucap Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Menurut Rydy, walau Indonesia dianggap sukses oleh dunia internasional dalam menghadapi pemulihan pandemic Covid-19, ditandai dengan ekonomi tumbuh dan naik Kembali ke angka 5,4 persen.
“Toh, inflasi sudah mengancam Indonesia. Ini diperparah, perang Rusia-Ukrania yang berkepanjangan sehingga mengganggu rantai pasok minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” tutur Rudy.
BACA : Dirjen Bina Bangda Sosialisasikan Penurunan Stunting dan Pengendalian Inflasi
Dia mengutip arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (30/8/2022) bahwa pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
“BPKP akan membantu pemerintah daerah dan desa guna mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah,” kata Rudy.
Menurut dia, implementasi strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah harus menjadi isu prioritas bagi para kepala daerah di Kalsel. “Ya, seperti saat menghadapi pandemic Covid-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” katanya.
BACA JUGA : Harga Bawang Merah Masih Tinggi
Sebagai contoh, Rudy menyebut di beberapa titik SPBU di Kalsel terlihat antrean Panjang mengisi bahan bakar. Hal ini menandakan adanya krisis pasokan energi yang serius.
“Masyarakat juga jangan sampai panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar minya. Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dengan melibatkan semua pihak yang ada di Kalsel,” beber Rudy.
BACA JUGA : Stok Berkurang dari Pulau Jawa, Harga Cabai dan Sayur-Mayur Merangkak Naik
Dia juga menyarankan agar kolaborasi meredam inflasi di Kalsel bisa dilakoni pemerintah daerah dan desa dengan menggiatkan gerakan bike to work (pakai sepeda untuk bekerja) bagi aparatur sipil negara (ASN). Termasuk, melibatkan TNI dan Polri.
“Dengan adanya gerakan itu, bisa menyumbang efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” katanya.
BACA JUGA : Petani Cabai dan Bawang Merah di HSS Dibekali Pelatihan
Ia mengakui penyumbang inflasi terbesar saat ini adalah komoditas tanaman pangan seperti cabai dan bawang. Menurut dia, langkah sederhana seperti urban farming dengan gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri terutama memanfaatkanmemanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.
“Ini harus menjadi atensi gubernur, bupati dan walikota di Kalsel. Ini demi menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali,” pungkas Rudy.(jejakrekam)