Atasi Tingkat Inflasi Tinggi di Kotabaru, Bank Indonesia Kalsel Tawarkan 4 Langkah Strategis

0

TINGGINYA tingkat inflasi yang mendera Kabupaten Kotabaru, bahkan termasuk tertinggi di Indonesia pada 2022, jadi atensi khusus dari Pemprov Kalsel dan Bank Indonesia (BI).

TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel langsung bergerak menuju ke Kotabaru. Mereka berkoordinasi dengan TPID Kabupaten Kotabaru di Kotabaru, Selasa (24/1/2023) lalu.

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kotabaru merupakan daerah tertinggi tingkat inflasi pada 2022mencapai 8,65% (year-on-year).

Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara, serta penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro.

BACA : Inflasi Kotabaru Tertinggi di Indonesia, BPKP Kalsel Sarankan Bupati Kotabaru Belajar dari Tabalong

Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif bwerharap agar masalah ini bisa ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA : Kotabaru dan Tabalong Disorot, BPKP Sebut Anggaran BTT dan DTU Bisa Dipakai Tekan Inflasi

“Kami mendorong TPID Kotabaru untuk melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan cara meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD), serta merealisasikan anggaran pengendalian inflasi secara lebih terukur,” kata Roy.

Di samping itu, menurut dia, distribusi gas LPG 3 kilogram secara tertutup. Skema itu telah dipraktikkan oleh Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru dalam mengatasi tingginya harga bahan bakar rumah tangga.

BACA JUGA : Kotabaru Sudah Kritis, BPKP Ingatkan Para Kepala Daerah di Kalsel Kendalikan Inflasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo menyarankan agar TPID Kotabaru menempuh empat langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Yakni, pertama, melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara lebih terencana dan terfokus pada lokasi sampling inflasi.

Kedua, mengoptimalkan penggunaan cold storage agar komoditas pangan strategis memiliki daya tahan yang lebih lama. Ketiga, perluasan KAD dengan Sulawesi yang ditunjang dengan penyaluran subisidi ongkos angkut. Terakhir, upaya edukasi petani soal metode tanam, hilirisasi, dan rantai dagang yang lebih optimal.

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi, Birhasani: Tiga Daerah Harus Gelar Pasar Murah Sebulan Sekali

Rapat koordinasi merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, serta wadah untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi.

Ke depan, sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023.(jejakrekam)

Penulis Rahman
Editor Ipik Gandamana

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.