KOMISI I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama staf Sekretariat DPRD dan Satpol-PP Provinsi Kalsel, melaksanakan kunjungan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (19/01/2023).
KEHADIRAN rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani ini disambut Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar SSTP MSi dan Sekretaris Hj Sri Wahidah SAP MM beserta seluruh jajaran. Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ini dalam rangka monitoring kesiapan Satpol-PP dan Linmas menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Jadi kehadiran kami untuk mengetahui kesiapan Satpol-PP dan Linmas dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk pembentukan linmas desa/kelurahan di masing-masing kecamatan,” papar Siti Noortita Ayu Febria Roosani.
BACA: Kelelahan Kawal Kotak Suara, Anggota Linmas di Desa Juai Meninggal Dunia
Dalam kaitan pembentukan linmas desa/kelurahan ini, Siti Noortita juga menanyakan ada tidaknya dukungan anggaran baik kabupaten, provinsi, maupun yang berasal dari anggaran lainnya.
Di kesempatan pertemuan, Noortita juga menyinggung perlunya pengaktifan Satpol-PP di perbatasan-perbatasan. Mengingat wilayah Batola yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah).
Penerapan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, keberadaan aspek linmas di desa sangat penting, kendati anggaran sering menjadi persoalan.
Menyinggung anggaran linmas desa, Anggota DPRD Kalsel H Sahrujani berpandangan, untuk melakukan koordinasi ke Kemendes PDTT. Agar alokasi tahun 2024 memungkinkan melalui dana desa. Sementara untuk kelurahan sepertinya memungkinkan melalui APBD.
BACA JUGA: Penjabat Gubernur Minta Satpol PP dan Linmas Tetap Kedepankan Pendekatan Humanis
Khusus menyangkut optimalisasi peran dan fungsi linmas, H Sahrujani menyatakan, bisa difokuskan di Satgas Linmas atau di Pol-PP kabupaten/kota jika memang anggaran disediakan daerah.
Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar memaparkan, kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah membentuk linmas desa dan kelurahan yang per desa/kelurahannya berjumlah 10 orang.
Selain membentuk linmas desa/kelurahan, Satpol-PP dan Linmas Batola pada tahun 2023 ini akan menyelenggarakan beberapa kali rakor bagi para camat, forkopimcam dan pihak terkait. Sementara bagi anggota linmas desa/kelurahan dari 17 kecamatan akan diberikan pelatihan dasar (latsar).
“Untuk rakor dan pelatihan dasar ini dialokasikan anggaran tersedia sekitar Rp 280 juta. Semoga melalui anggaran ini kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan optimal,” harap Fajar.
BACA LAGI: Gelar Lapak Dagangan di Bahu Jalan, Puluhan PKL Ditertibkan Satpol PP Batola
Kabid Linmas Satpol-PP Batola Sarbandi menambahkan, keberadaan linmas desa/kelurahan sebenarnya memiliki fungsi yang sangat komplit. Mereka bukan saja berperan ketika pelaksanaan pemilu namun juga menjadi garda terdepan jika terjadi persoalan kemasyarakatan maupun musibah bencana alam dan sejenisnya.
Mengingat pentingnya peran linmas ini Sarbandi berharap, ke depan keberadaan linmas desa/kelurahan ini menjadi pertimbangan bersama terkait fasilitas dan pendapatannya.
Maulana, Kabid Linmas Satpol-PP dan Damkar Kalsel mengutarakan, sebelumnya linmas berada di Kesbangpol dan baru di tahun-tahun terakhir ditempatkan di lingkup Satpol-PP sehingga anggarannya masih menjadi permasalahan.
Maulana menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi ke Dinas PMD Provinsi menyangkut anggaran ini namun belum menemukan solusi. Sementara untuk kabupaten/kota PMD provinsi tidak memiliki kewenangan mengatur.(jejakrekam)