Tolak BBM Naik dan Berantas Mafia Migas, HMI Gelar Sidang Rakyat di Aspal Jalan Lambung Mangkurat
MASSA Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi turun ke jalan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) efektif berlaku per 3 September 2022 lalu.
DENGAN membawa spanduk, poster serta bendera kebesaran organisasi kemahasiswaan, HMI Kalsel sempat berorasi terlebih dulu di Bundaran Hotel A, perempatan Jalan Lambung Mangkurat-Jalan Pangeran Samudera, Banjarmasin, Rabu (7/9/2022).
Bukan hanya menolak kenaikan harga BBM. Massa HMI juga menyuarakan reformasi di tubuh Polri, hingga mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mendesak pemberantasan mafia BBM di Indonesia. Massa HMI Kalsel pun kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kalsel yang jauh dari bundaran, pusat Kota Banjarmasin.
BACA : Orasi di Jalan Lambung Mangkurat, Massa PMII Kalsel Demo Tolak Kenaikan BBM
“Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat apakah kalian ingin masyarakat Kalsel, khususnya Banjarmasin menjerit berteriak akibat kenaikan BBM ini,” teriak Ketua HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Ardalepa.
Menurut Nurdin, kebanyakan para mahasiswa yang berasal dari anak nelayan, sopir angkot, hingga driver ojek online turut merasakan keresahan yang mendalam,
“Kami juga meminta agar mafia migas segera diberantas, dan kami meminta penjelasan bagaimana komitmen DPRD Kalsel terkait masalah kenaikan BBM saat ini,” ucapnya.
BACA JUGA : Pemerintah Tak Peka Derita Rakyat, PKS Kalsel Tuntut Turunkan Harga BBM!
Sidang rakyat pun digelar di jalan beraspal. Sejumlah anggota DPRD Kalsel seperti Wakil Ketua Komisi II HM Rosehan Noor Bachri dari Fraksi PDI Perjuangan dan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel dari Demokrat, Gusti Abidinsyah turut duduk bersila di aspal.
BACA JUGA : Beratkan Masyarakat, Massa Buruh Kalsel Siap Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM
HMI juga menyodorkan surat pernyataan atau komitmen yang harus diteken anggota DPRD Kalsel menolak kenaikan harga BBM serta komitmen untuk ikut memberantas mafia migas. Di bawah guyuran hujan, massa tetap bertahan hingga aksi turun ke jalan selesai.
Di atas surat bermaterai Rp 6.000, Gusti Abidinsyah mewakili DPRD Kalsel menandatangani surat yang disodorkan pentolan massa HMI. Abidinsyah menegaskan aspirasi dari kalangan mahasiswa bukan hanya datang dari HMI. Namun, sebelumnya dari PMII dan Lingkar Studi Ilmu Sosial dan Kerakyatan (LSISK).
BACA JUGA : BBM dan Tarif Air Naik, Dosen UNU Kalsel Sebut Warga Banjarmasin Seperti Kena ‘Double Hook’!
“Panggung kita ini panggung terbuka, tidak ada kami membedakan siapapun. Siapapun yang datang akan kami terima, semua tuntutan kami terima,” kata Wakil Ketua Fraksi Persatuan Nurani Demokrat DPRD Kalsel ini.
Mantan pejabat Pemkab Banjar ini memastikan seluruh aspirasi dari kalangan mahasiswa termasuk masyarakat umum akan diakomodir DPRD Kalsel.
BACA JUGA : Resmi Harga Pertalite, Solar dan Pertamax Naik, Antrean Mengular Warnai SPBU di Banjarmasin
“Rencananya pada Senin (12/9/2022) nanti kami akan menggelar rapat khusus dengan mengundang perwakilan mahasiswa, masyarakat yang terdampak dan unsur stakeholder lainnya,” tegas Abidinsyah.
Menurut dia, DPRD bersama Pemprov Kalsel khususnya instansi terkait akan merumuskan langkah terbaik dalam menyikapi penolakan publik atas kebijakan kenaikan harga BBM.
“Apapun nanti keputusan yang diambil dalam rapat khusus itu, akan disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta,” tegas Abidinsyah.(jejakrekam)