SEJUMLAH sopir truk melakukan unjuk rasa di depan Kantor Walikota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata Banjarmasin Kemudian, ratusan sopir truk berorasi pula di depan Kantor PT Pertamina (Persero) dan Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (28/7/2022).
KEHADIRAN sopir truk yang terbagung dalam Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia/Indonesian Logistics & Forwarders Association (ILFA/ALFI) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprtindo) mendesak agar mencabut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kemudian, mereka juga meminta agar fungsi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diserahkan ke pengelola SPBU setempat. Bahkan, tak kalah pentingnya, mereka mendesak agar SPBU diawasi oleh aparatur pemerintah.
BACA: Respon Keluhan Sopir Truk di Kalsel, Menteri ESDM Segera Koordinasi dengan Pertamina
Para sopir berorasi meneriakkan yel-yel dan sambil bernyanyi. Kemudian, meminta sejumlah pejabat berwenang untuk menjawab tuntutan sopir tersebut. Tampak Hadir, Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Yamin, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi, Anggota DPRD Kalsel HM Rosehan NB, Saut Nathan Samosir (Ketua ALFI/ILFA-Anggota DPRD Kota Banjarmasin), dan unsur kepolisian, Satpol PP, Dishub yang membackup jalannya unjuk rasa tersebut.
Ketua ALFI/ILFA DPW KALSEL, Saut Nathan Samosir, berharap, agar BBM Subsidi dicabut. “Tuntutan agar BBM subsidi dicabut itu, sebab sopir ALFI/ILFA tidak dapat menikmati BBM itu,” jelasnya.
Bahkan, Ia pun meminta agar dikembalikan SPBU kepada yang berhak, termasuk pengawasan SPBU oleh pemerintah lebih diperketat,” ujar owner Lintas Jawa Group ini.
BBM bersubsidi, ucapnya, untuk rakyat, namun pihaknya sebagai rakyat tidak bisa mendapatkannya.
Samosir mengaku, pihaknya menuntut kejelasan terkait kondisi dalam 2 tahun terakhir, BBM jenis solar sulit didapatkan. “Anggota ALFI/ILFA dan Aptrindo tidak mendapatkan BBM. Mereka mengantri selama 4 hari lebih,” tandasnya sambil berorasi.
BACA: Gas Melon Mahal dan Langka, Mahasiswa di Banjarmasin Demo Kantor Marketing Pertamina
Unjuk rasa kali ini juga, sambung politisi PDIP ini, pihaknya meminta solusi dari pemerintah, agar BBM di Kota Banjarmasin tidak sulit didapatkan. “Kalau BBM tidak ada, maka logistik tidak akan keluar dari perusahaan. Maka yang terdampak adalah rakyat,” paparnya.
ALFI/ILFA se-Indonesia meminta agar BBM Subsidi itu bisa dicabut, dan DPP ALFI sudah mengajukan ke Kementrian ESDM, agar subsidi BBM dicabut tersebut
Sales Area Manajer Kalselteng PT Pertamina, Jalu Tarwoko, mengungkapkan, pihaknya tetap mengacu kebijakan pemerintah, terkait BBM subsidi tersebut. Sebab, sebutnya, BBM subsidi jika dicabut, maka pihaknya menuruti saja kebijakan pemerintah. “Kami tetap melakukan monitoring distribusi BBM subisidi di wilayah Kalsel. Kami bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperlancar distrubsi BBM subsidi,” tuturnya, di hadapan pengunjuk rasa. (jejakrekam)