PENYELENGGARAAN musrenbang merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan merencanakan pembangunan di daerah yang pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
PENYUSUNAN perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Barito Utara sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 90 tahun 2019.
“Ketentuan sudah kita laksanakan dalam penyusunan anggaran sejak tahun kemarin, serta sejak pelaksanaan anggaran tahun lalu,” kata wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, saat membuka musrenbang di aula kantor Kecamatan Lahei Barat, Senin (7/2/2022).
BACA: Musrenbang RKPD Sebagai Acuan Pembangunan
Menurutnya, Pemkab Barito Utara harus melaksanakan ketentuan Permendagri nomor 70 tahun 2019. Sehingga semua aspirasi atau usulan prioritas yang disampaikan harus di input pada aplikasi SIPD Kemendagri, sebagai bahan masukan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan kerja tahun 2023.
Sehubungan dengan aplikasi SIPD kata Sugianto Panala Putra, maka pemkab telah menyampaikan surat kepada sekretaris DPRD, juga kepada kepala perangkat daerah dan para camat serta kepada kepala Dinas Sosial PMD.
“Jadi yang kita sampaikan sudah ada jadwal masing masing untuk menginput aplikasi ini,” katanya.
Ditegaskannya, dalam penentuan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2023, harus selaras dengan visi misi bupati dan wakil bupati priode 2018-2023. Hal ini sudah tercantum dalam rangka pencapaian lima prioritas program, diantaranya infrastruktur dan energi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selesai memberikan arahan dalam pembukaan musrenbang di Kecamatan Lahei Barat, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra kemudian menuju Kecamatan Lahei, yang juga melaksanakan musrenbang dan menutup rangkaian kegiatan di aula kantor.(jejakrekam)