Foto : Jl Asia Afrika Bandung
WALIKOTA dan Wakil Walikota Banjarmasin dilantik ‘balarut’ pun, sebenarnya tak menghambat pembangunan Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan masih bersengketanya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) 8 April 2021 lalu.
NAMUN pada dasarnya pembangunan di Kota Banjarmasin tidaklah terhambat. “ Memang walau Walikota Banjarmasin belum dilantik, tapi pada dasarnya tidaklah menghambat pembangunan di Kota Banjarmasin,” ujar pengamat pemerintahan dan perkotaan Dr Ir H Subhan Syarief MT kepada jejakrekam.com.
Alasan mantan Ketua LPJK Kalsel ini, sebab Pemerintah Kota Banjarmasin sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). “Ya, Pemkot Banjarmasin juga memiliki Sekretaris Daerah (Sekda). Lalu ada Kepala Dinas bahkan saat ini ada Penjabat Walikotanya, serta Legislatif nya juga ada,” bebernya.
BACA: Sebelum Jabat Pj Walikota Banjarmasin, Fydayeen Lama Berkarir di Bidang Hukum
Artinya, tambah Subhan Syarief, meskipun pelantikan Walikota dan Wakil Walikota ‘belarut’ maka tak memiliki dampak pada pembangunan di Kota Seribu Sungai ini. “Tapi jika ‘belarut’ sampai terjadi, bisa juga diartikan manajemen pemerintahan tidak berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia berpendapat, jika Penjabat Walikota, Sekda, Kadis dan DPRD masih utuh, tentu artinya semua piranti sudah siap. “Jadi dasarnya tidaklah hanya tergantung pada ‘balarut’nya atau lambatnya Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dilantik,” sebutnya.
Subhan menilai, orang yang menyebut ‘lambatnya’ Walikota dilantik menghambat pembangunan itu, bisa saja itu belum memahami manajemen kota. “Ya, manajemen yang baik bukan bertumpu pada ada tidaknya Walikota atau ‘balarutnya’ dilantik. Tapi karena sistemnya sudah ada , RPJM, RPJP juga sudah ada. Maka dasarnya tinggal menjalankan sesuai panduannya,” imbuh lulusan doktor Universitas Sultan Agung ini. (jejakrekam)