Kalsel Terima Dana Bantuan Pusat Rp66 Miliar

0

DEPUTI Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Ir Rifai MBA menyebutkan Kalimantan Selatan menerima dana stimulan sebesar Rp66 miliar bagi 3.942 bagi  masyarakat. “Total anggaran bantuan tersebut diperuntukan untuk masyarakat  terdampak banjir di 5 Kabupaten/Kota,” ujar Ir Rifai MBA saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gubernur Kalsel, Rabu 19 Mei 2021. 

IA sangat mengapresiasi Kalimantan Selatan, sebab siap menerima bantuan dana stimulan tersebut untuk daerah yang masyarakatnya terdampak banjir pada awal 2021 dengan fasilitasi dana operasional APBD.

“Kalimantan Selatan sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa. Ya, karena belum banyak daerah melakukan hal itu. Dan hanya Kalsel yang menginisiasi penyelenggaraan ini dengan pembinaan dana pendamping daerah,” ucapnya.

Menurutnya, kini dari 12 Kabupaten/Kota diusulkan baru 5 daerah yang dapat direalisasi rekontruksi infrastruktur dan pemukiman. “Dari data 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan Rp66 miliar tersebut, saya ingin memastikan segera dilakukan penyusunan teknis. Sebab waktu penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama 2-3 bulan. Kita kawal dengan baik, dan penerima memang mereka yang benar-benar berhak,” paparnya.

BACA: Ada 41 Ribu Warga Kalsel Belum Punya Rumah, Rusun Masih Dibutuhkan

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, dana stimulus bagi Kalsel merupakan tahap pertama. Dan memastikan agar tata kelola dana ini bisa sesuai  ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan nanti berjalan dengan baik.

“Kami akan mulai menyusun juknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan meminta  BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan. Seperti minggu pertama harus melakukan apa, dan begitu juga minggu selanjutnya, sampai seluruh tahap selesai,” jelasnya.

Roy memastikan, khusus dana yang telah ditransfer ke daerah hanya untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, monitoring akan didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Semoga dana ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan masyarkat,” imbuhnya.

Daerah yang mendapat alokasi anggaran yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Balangan. (jejarkekam)

Penulis Asikin

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.