Foto: Asyikin
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 yang lalu, diperintahkan harus melakukan Pemilihan Suara Ulang di 7 Kecamatan dengan total 827 TPS.
TERKAIT hal itu Rombongan Komisi II DPR RI menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Selasa (30/3/2021) Jalan A Yani KM 3 Banjarmasin.
Ketua Tim Komisi II, Saan Mustopa mengatakan, apa yg sudah diperintahkan oleh MK melaksanakan PSU di 827 TPS bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara baik.
“Karena ini hal yang sangat penting dan sekaligus juga krusial, kenapa? Karena ini akan syarat dinamika politik yang tinggi, akan menjadi fokus perhatian tidak hanya dari pasangan calon, dan tim sukses serta partai pendukung, tapi juga masyarakat secara umum. Bukan saja masyarakat yang ada di Kalsel, tentu juga menjadi sorotan masyarakat secara nasional,” ujarnya.
BACA: Mantapkan Pelaksanaan PSU, KPU Kalsel Laksanakan Rakor
“Menurut saya penting disadari oleh seluruh penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu),” tambahnya.
Saan Mustopa yang juga Wakil Ketua Komisi II ini menyebut, PSU adalah perintah MK. Tentu harus menghadirkan PSU yang berkualitas secara demokratis dan juga tetap dalam situasi pandemi Covid-19.
Protokol kesehatan tetap dikedepankan, maka pertaruhan integritas dan kredibilitas penyelenggara menjadi penting. “Jadi apapun hasil dari PSU itu bisa diterima semua pihak, baik yang kalah maupun yang memenangi pemilihan,” harapnya.
Sedangkan terkait anggaran PSU yang masih kurang, pihak Komisi II tadi sudah membicarakan dengan pemerintah daerah. “Hasilnya pemerintah daerah siap membantu anggaran yang dibutuhkan KPU, termasuk untuk APD Covid-19 yang mana pada Pilkada yang lalu anggaran untuk APD berasal dari APBN, tetapi untuk PSU ini anggaran APD nya dari Pemerintah Daerah sendiri,” imbuhnya.(jejakrekam)