Tantang Pemerintah-DPR RI, Buruh Kalsel Siap Jawab 12 Tudingan Hoaks soal Omnibus Law

ALIANSI pekerja di Kalsel yang tergabung dalam Persatuan Buruh Banua (PBB) menentang Anggota DPR RI dan pemerintah pusat untuk bertemu dan berdialog secara langsung.

PERNYATAAN tegas ini mencuat di sela aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (22/10/2020).

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan, menyebut pihaknya siap menjawab 12 hoaks (hoax) atau kabar bohong yang dituding pemerintah sebagai salah satu pemicu adanya aksi unjuk rasa.

BACA : Unjuk Rasa Protes UU Cipta Kerja, Buruh Di Banjarmasin Juga Tolak Upah Murah

Menurutnya, tudingan tersebut hanya sebagai upaya melemahkan perjuangan kaum buruh untuk menolak dan menjegal aturan sapu jagat yang dianggap kontroversi.

“Kami sudah sering dibohongi. Kami dari buruh siap berhadapan dengan pemerintah dan DPR RI untuk menjawab 12 hoaks yang disampaikan dimana-dimana untuk melemahkan perjuangkan kami,” tegas Sumarlan.

Pemerintah, kata Sumarlan, hanya bisa melontarkan kalimat hoaks yang disampaikan di berbagai laman media. Namun, menurut dia, pemerintah tak pernah menjabarkan secara rinci isi dari pasal-pasal yang dianggap kontroversi.

BACA JUGA : Dapat Gelar Komika Terlucu, Ketua DPRD Kalsel Janji Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Sebagai contoh, Sumarlan membeberkan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam UU Cipta Kerja. “Hanya itu yang bisa disampaikan pemerintah, tetap tidak pernah menyampaikan isi dari pasal 156 itu,” ujarnya.

Ia menyatakan, bahwa perjuangan ini akan terus dilakukan demi rakyat Kalsel, khususnya kaum buruh. Sebab, UU Ciptaker dinilainya hanya akan melumpuhkan hak-hak kaum buruh.

“Kami berjuang untuk kepentingan buruh, dengan lahirnya UU Cipta Kerja, hak-hak buruh dari 112 hak rata-rata diamputasi dan dihilangkan,” pungkasnya.(jejakrekam)