Foto : Ipik Gandamana
APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 akhirnya diketuk palu dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (10/9/2020).
RANCANGAN peraturan daerah (raperda) APBD-P 2020 ini disetujui menjadi perda usai Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menetapkan keputusan usai disetujui mayoritas fraksi-fraksi di gedung dewan.
Rapat paripurna dewan yang juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini mendengarkan paparan dari juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, M Syaripuddin.
Sebelum diputuskan dan ditandatangani, Wakil Ketua DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan laporan penggodokan dewan dan Tim Anggaran Pemprov Kalsel.
BACA : Defisit Rp 350 Miliar APBD Kalsel 2020 Ditutup Pembiayaan Netto
“Ada beberapa asumsi yang tidak relevan lagi ditetapkan pada APBD murni. Berdasarhasil estimasi pada perubahan APBD TA 2020 ini, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 6.656.475.428.911 atau mengalami penurunan sebesar 7,94 persen jika dibandingkan target pendapatan APBD murni 2020 sebesar Rp 7.230.905.164.000,” ucap Syaripuddin.
Ia berharap penurunan target pendapatan daerah ini tidak mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada sisa tahun anggaran 2020.
“Saat ini, Pemprov Kalsel terus fokus mengali sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Syaripuddin.
BACA JUGA ; Paman Birin Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Kalsel Tahun 2019
Sementara itu, Gubernur Sahbirin Noor menegaskan dengan disetujui APBD-Perubahan 2020 sebagai perda, semakin memantapkan pemerintah daerah melanjutkan program dan kegiatan pembangunan.
“Ini bukti pemerintah daerah bersama DPRD Kalsel telah menyelesaikan salah satu tugas untuk mewujudkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” kata gubernur, yang akrab dipanggil Paman Birin.
Ia menegaskan porsi APBD Perubahan 2020 lebih memproiritaskan pada penanganan pandemi Covid-19, baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan penddiikan.
“Semoga lewat APBD Perubahan 2020 bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah,” pungkasnya.(jejakrekam)