Syarbani
DPRD Barito Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) ihwal penanganan aset daerah bersama jajaran eksekutif pemkab, pada Senin (15/5/2020). Dalam pertemuan itu, para legislator mempertanyakan banyaknya aset di Kabupaten Barut yang dinilai bermasalah.
ANGGOTA DPRD Barut, Asran, misalnya menyebut banyak lahan yang dimiliki pemerintah hingga saat ini tidak diberi plang nama. Bahkan, kata dia ada tanah milik pemkab yang secara terang-terangan dibiarkan ditempati warga.
Selain soal polemik lahan, politisi Golkar ini juga menyebut ada sejumlah alat berat yang dimiliki pemerintah daerah justru disalahgunakan oleh oknum pejabat dinas tertentu untuk disewakan. Bagi dia, praktik semacam ini rawan disalahgunakan terutama soal penggunaan anggarannya.
Anggota DPRD lainnya, Abriansyah, mempertanyakan soal masalah puluhan mobil dinas yang saat ini dikuasai oknum-oknum pensiunan Pemkab Barut.
“Tugas pemerintah daerah dalam mengamankan aset yang jumlahnya sangat besar,” ujar Abriansyah.
BACA: Anggota DPRD Barut Ikuti Rapid Test
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Barito Utara, Jupriansyah, tak menampik ada sejumlah aset yang belum tertangani secara tuntas. Ia mencontohkan soal mobil yang masih dipegang pensiunan pemkab.
“Keberadaannya sulit dilacak,” kata Jupriansyah.
Kendati begitu, pihaknya mengaku sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Barito Utara ihwal penyelesaian sengkarut aset ini. Begitu juga dengan lahan-lahan yang bermasalah.
“Masalah aset memang sudah dikoordinasikan baik dengan badan pemeriksa keuangan juga komisi pemberantasan korupsi, dan kita sudah diberi pentunjuk untuk melaksanakannya,” pungkasnya. (jejakrekam)