Foto : Dokumentasi
SOAL penyaluran bantuan sosial (bansos) khususnya di empat daerah yang menghelat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendominasi laporan yang diterima Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan.
FAKTA ini terungkap saat Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Noorhalis Majid menggelar diskusi virtual dengan menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang tengah menerapkan PSBB. Termasuk, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Siti Nuryani dan puluhan peserta diskusi jarak jauh itu, Rabu (20/5/2020).
“Selama pelaksanaan PSBB, Ombudsman sendiri sudah menerima 42 laporan, 29 laporan di antaranya menyangkut bansos. Terbanyak laporan ada di Banjarmasin dengan 14 laporan, Kabupaten Banjar tercatat 7 laporan, Barito Kuala 3 laporan dan Banjarbaru 2 laporan. Semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti, terutama Banjarmasin, sangat cepat dalam menindaklanjuti laporan dan sudah diselesaikan,” papar Noorhalis Majid, membuka diskusi.
BACA : Tak Peduli PSBB, Dapat Duit Bansos Warga Banjarmasin Serbu Pasar Baru
Mantan Ketua LK3 Banjarmasin ini mengatakan Ombudsman mendorong agar kabupaten dan kota yang menyelenggarakan PSBB memiliki nomor pengaduan agar masyarakat bisa menyampaikannya dengan cepat. Ternyata, baru Banjarmasin dan Banjarbaru yang menyediakan nomor pengaduan.
Kepala Dinsos Kota Banjarbaru M Fachruddin mengatkan pihaknya telah menempatkan staf dinas di 29 kelurahan. Ini dilakukan agar memudahkan koordinasi bagi warga yang tidak mendapat bansos.
Lain dengan Kepala Dinsos Banjarmasin, Iwan Ristianto mengaku kewalahan karena sedikitnya ada 16 ribu pengaduan terkait penyaluran bansos.
“Sebagian besar pengadu mengaku tidak mendapat bansos. Sebagian sudah ditindaklanjuti, sebagian lagi menunggu bantuan tahap berikutnya Saat ini, telah diverifkasi daftar penerima oleh ketua RT, karena yang berhak mengajukan tambahan penerima adalah ketua RT,” papar Iwan Ristianto.
BACA JUGA : Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Akibat Pandemi Covid-19 di Kalsel Capai 314.559 KK
Ia mengungkapkan lebih dari 40 ribu kepala keluarga (KK) dengan nilai Rp 350 ribu terdiri dari uang dan sembako telah disalurkan.
“Total dana untuk bansos itu mencapai Rp 18 miliar. Kami belum tahu, apakah ada lanjutan bansos karena PSBB sudah memasuki tahap kedua,” papar Iwan Ristianto.
Di lain tempat, Kepala Dinsos Kabupaten Batola Fuad Syeckh mengakui belum menyediakan nomor pengaduan khusus, karena masyarakat langsung lapor ke kantor camat dan line pengaduan LAPOR.
“Laporan yang masuk masih diinput untuk diverfikasi. Karena anggaran untuk tambahan bantuan sudah tidak tersedia. Semua bantuan sudah disalurkan sesuai data yang ada,” ucap Fuad.
Ia mengatakan belum tahu pasti apakah nanti akan ada tambahan dana, yang pasti semua sudah dikoordinasikan dengan Pemprov Kalsel.
BACA JUGA : Reposisi Anggaran Corona Kalsel Bisa Disalurkan untuk Bantu Masyarakat Miskin
Sementara itu, Kepala Dinsos Kalsel Siti Nuryani mengatakan untuk tambahan bansos, telah dikucurkan dana sebesar Rp 100 ribu per bulan untuk kepala keluarga.
“Nilainya memang tidak banyak, tapi karena lingkupnya Kalsel tentu jumlahnya sangat banyak. Dana tersebut sudah disalurkan ke enam kabupaten/kota, terutama yang sudah menerapkan PSBB,” papar Siti Nuryani.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar H Ahmadi membatalkan hadir diskusi, karena tengah mengikuti rapat dengan Bupati Banjar H Khalilurrahman.(jejakrekam)