Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Akibat Pandemi Covid-19 di Kalsel Capai 314.559 KK

0

DATA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat ada 314.559 kepala keluarga (KK) miskin dan rentan miskin terdampak pandemi virus Corona (Covid) di Kalimantan Selatan.

AGAR tak tumpang tindih, penyaluran bantuan sosial (bansos), data yang dirilis Kemensos itu jadi pegangan Pemprov Kalimantan Selatan dalam menyalurkan paket bantuan bersumber dari APBD.

Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel Hanif Faisol Nurofiq menegaskan agar tak tumpang tindih dengan bansos dari pemerintah pusat bersumber dari APBN, telah ditetapkan kriterianya.

“Bantuan APBN berdasar by name by address yang dikeluarkan Kemensos dirilis pada Januari 2020 lalu, untuk masyarakat miskin dan rentan miskin se-Kalimantan Selatan sebanyak 314.559 kepala keluarga,” ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kalsel dan puluhan pekerja informal di Gedung Dewan, Banjarmasin, Rabu (13/5/2020).

BACA : Pekerja Informal Galau Jika Pandemi Covid-19 Belum Ada Tanda Penurunan di Kalsel

Hanif yang juga Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel ini mengatakan di luar 314.559 KK, terjadi penambahan warga yang terdampak pandemi Covid-19 diusulkan kabupaten dan kota sebanyak 190.980 KK.

“Makanya, Pemprov Kalsel membolehkan memberi bansos bagi semua orang yang terdampak, bukan saja yang masuk kategori miskin,” tutur Hanif.

BACA JUGA : Jelang PSBB, Wakil Walikota Jaya Jamin 38 Persen Warga Banjarbaru Bakal Terima Bansos

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel ini mengungkapkan sejak dua pekan silam, pihaknya sudah melakukan rekonsiliasi data dan di lapangan juga ditemukan ada program JBKS dan BLT desa yang disalurkan Kementerian Desa.

“Kementerian Desa juga memerintahkan alokasi dana desa bisa digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dengan perkiraan Rp 600 ribu per bulan,” ucap Hanif.

Diakuinya, bansos yang disalurkan masing-masing daerah di Kalsel juga berbeda berdasar kelas fiskal. Seperti Kabupaten Barito Kuala hanya mampu Rp 200 ribu per bulan, Banjarmasin Rp 350 ribu per bulan, Banjarbaru Rp 600 ribu per bulan, Kabupaten Banjar Rp 200 ribu dan Tanah Bumbu berkisar Rp 600 ribu per bulan.

“Perbedaan ini menyulitkan provinsi untuk mengikutinya. Akhirnya, berdasar formula yang ada, kami menyalurkan bantuan di luar JBKS bagi seluruh terdampak senilai Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan,” papar Hanif.

Total dana yang disalurkan Pemprov Kalsel mencapai Rp 56 miliar. Namun, Hanif menegaskan bantuan itu belum diketahui kapan berakhir, karena belum ada tanda pandemi Covid-19 terjadi penurunan.

“Ada tiga aspek yang kami tangani mencakup masalah kesehatan, sosial dan ekonomi. Berdasar data dari  Dinas Perindustrian Kalsel mencatat ada 2.700 orang kena pemutusan hubungan kerja (PHK),” ucap Hanif.

BACA JUGA : Diberi Rp 100 Ribu Per Bulan, Pemprov Kalsel Gelontor Dana JPS Rp 19 Miliar

Mengenai data lainnya seperti guru ngaji, atlet dan lainnya telah dikembalikan ke kabupaten dan kota untuk diusulkan kembali mendapat bansos.

“Intinya, kami membantu semua orang yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai data yang diserahkan kabupaten dan kota,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.