Ketua KNPI Banjarmasin Protes Pernyataan Kepala Ombudsman Kalsel soal Penerapan PSBB

WACANA Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) yang mulai tak terkendali di Banjarmasin, ditentang Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

KEPALA Ombudsman Noorhalis Majid menilai upaya Pemkot Banjarmasin jangan sampai menjadi gimmick sekadar gagah-gahanan, tanpa pertimbangan yang matang.

Namun, penilaian Majid ini, disesalkan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banjarmasin Muhammad Imam Satria Jati.

Imam berpendapat tugas utama Ombudsman adalah mengawal pelayanan publik. Oleh karena itu penolakan Majid atas wacana penerapan PPSB bukan merupakan wewenang dari Ombudsman.

“Terlampau jauh ombudsman mengoreksi kebijakan PPSB Kota Banjarmasin. Mestinya Ombudsman bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, memastikan agar dalam kondisi darurat seperti ini pelayanan publik seperti rumah sakit, dan lain lain tetap terlaksana dengan baik atau pelayanan prima,” kata Imam kepada jejakrekam.com, Sabtu (11/4/2020).

BACA: Ombudsman : Penerapan PSBB Bukan Gagah-Gagahan, Dampaknya Besar!

Dia menyebut penilaian Majid bahwa Kota Banjarmasin relatif aman sehingga tidak diperlukan penerapan PPSB juga tidak tepat, mengingat tujuan PPSB sendiri adalah memutus mata rantai penyebaran Pandemic Covid-19.

“Apakah tidak cukup jumlah positif yang tiap hari terus ada peningkatan masih berani menyatakan relatif aman? ekonomi yang jatuh besok masih bisa dibangun, namun 1 orang yang meninggal apakah ada yang bisa menghidupkan kembali,” tegas advokat muda ini.

Imam mengakui memang penerapan PPSB tentu berdampak terhadap masyarakat, akan tetapi UMKM ini banyak tidak jalan karena memang daya beli yang kurang ini pun hanya permasalahan rantai makanan terbawah kalau berbicara dampak ekonomi, secara komprehensif pergerakan ekonomi di hulu yang menjadi faktornya.

“Seharusnya beliau (Noorhalis Majid) bisa komprehensif melihat ini bukan karena kebijakan pemerintah kota, hampir semua perusahaan yang ketergantungan dengan china pasti terjadi penurunan revenue,” timpal dia.

Bagi dia, suasana seperti sekarang sudah sepatutnya digunakan untuk membangun kebersamaan melawan covid-19. Bukan malah mengoreksi satu persatu permasalahan tanpa membangun konstruksi melawan wabah.

“Sinergisitas bersama yang patutnya kita kedepankan bersama serta memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengatasi wabah pandemi covid 19,” pungkas Imam. (jejakrekam)