KOMISI II DPRD Banjar Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Ombudsman Perwakilan Kalsel dan PDAM Intan Banjar, serta Perwakilan Pemkab Banjar terkait keluhan pelayanan air bersih.
SEJUMLAH keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih dari PDAM Intan Banjar mendapat perhatian serius Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi II DPRD Banjar Heru Pribadi Jaya pada kesempatan ini menyampaikan sejumlah laporan masyarakat tentang layanan air bersih yang belum optimal, termasuk dari Ombudsman. Untuk itu ia menyampaikan melalui RDP akan diketahui permasalahan dan solusinya.
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid menyampaikan, pihaknya perlu menyampaikan laporan dan keluhan masyarakat kepada PDAM Intan Banjar. Sebab, ada lebih 100 laporan masyarakat masuk ke Ombudsman atau langsung ke PDAM Intan Banjar yang harus ditindaklanjuti.
“Tingginya laporan masyarakat tiidak berarti pelayanan buruk. Tetapi, yang penting bagaimana respon dari PDAM atas keluhan dan laporan masyarakat guna perbaikan layanan,” jelasnya, Rabu (19/2/2020).
Pihaknya selain menindaklanjuti laporan masyarakat terkait layanan air bersih juga mengetahui komitmen dan dukungan Pemkab Banjar terhadap PDAM Intan Banjar. Sebab, yang pihaknya ketahui ada permasalahan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur agar layanan ketersediaan air bersih lebih baik.
Noorhalis mengungkapkan, sejak tahun 2016 penyertaan modal dari Pemkab Banjar ke PDAM Intan Banjar tidak ada. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan PDAM Intan Banjar membangun infrastruktur untuk perbaikan layanan kepada masyarakat.
“PDAM Intan Banjar sudah berusaha maksimal, tetapi karena keterbatasan infrastruktur, maka ini harus Pemda, DPRD, dan pihak terkait lainnya,” tegasnya.
Dirut PDAM Intan Banjar Syaiful Anwar mengatakan, pihaknya menyambut positif RDP dengan Komisi II DPRD Banjar, Ombudsman, dan pihak eksekutif. Sebab, intinya semua pihak menginginkan PDAM Intan Banjar menjadi lebih baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan terkait penyertaan modal, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif. “Kita sudah membahasnya dengan DPRD, dan Insya Allah dalam waktu dekat akan RDP dengan Komisi II bersama Pemkab melalui Asisten II dan bidang ekonomi,” pungkasnya.(jejakrekam)