Foto : Dokumentasi
DEFISIT anggaran dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) untuk membiayai pembangunan dan kegiatan rutin pemerintahan pada tahun 2020 mendatang. Ini setelah, APBD HST tahun anggaran 2020, terdeteksi mengalami defisit mencapai Rp 270,50 miliar.
TOTAL alokasi pendapatan dan belanja dalam APBD HST tahun anggaran sendiri sudah dipatok Rp 1,4 triliun, berdasar penggodokan KUA-PPAS bersama DPRD HST.
Wakil Ketua DPRD HST Taufik Rahman mengatakan dengan kondisi keuangan yang ada, sudah sepatutnya semua elemen pemerintah daerah termasuk dewan untuk berhemat.
“Ya, istilahnya semua mengencangkan ikat pinggang. Anggaran yang ada harus lebih dititiberatkan pada skala prioritas, terutama dalam program kerja yang membutuhkan anggaran dari APBD untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab HST,” ucap Taufik Rahman kepada jejakrekam.com, Rabu (30/10/2019).
BACA : APBD HST Defisit, KPU Tetap Ajukan Tambahan Dana Pilkada Rp 3,5 Miliar
Ia menegaskan untuk program SKPD harus bersifat pro rakyat, sehingga saat defisit anggaran yang dialami tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Mengenai permintaan dana tambahan dari KPU HST sebesar Rp 3,5 miliar, legislator Partai Nasdem ini mengatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab HST.
“Sebab, Pemkab HST bersama KPU telah membuat nota kesepakatan (MoU), tentu hal itu harus dijalankan. Apalagi, saat ini, proses pencairan mulai pada termin I untuk biaya pilkada permulaan yang akan dilaksanakan KPU HST,” ucap Taufik.
Sebelumnya, dalam komposisi RAPBD 2020 yang disusun, terdapat defisit cukup mencolok mencapai Rp 270,50 miliar dari total Rp 1,4 triliun. Defisit in juga mengancam pada kegiatan pembayaran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemkab HST. Hitungannya, dari Rp 42 miliar, menaik jadi Rp 80 miliar seiring dengan penerapan kenaikan 100 persen iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pemerintah pusat.
BACA JUGA : Perebutan Kursi HST 1 dan 2 Memanas, Ini Prediksi Lima Paslon Petarung
Ini belum ditambah, pada 2020 juga dibutuhkan dana untuk suksesi pilkada. Jatah KPU HST diberi Rp 22 miliar lebih dan Bawaslu HST Rp 10 miliar, totalnya Rp 32 miliar lebih. Belum ditambah permintaan dana tambahan dari penyelenggara pilkada.
Porsi anggaran Dinas Pekerjaan Umum HST dikabarkan bakal dipangkas demi menutupi defisit agar tak membengkak. Anggaran dinas teknis Rp 187,3 miliar, termasuk Rp 145 miliar untuk belanja modal infrastruktur bagi publik. Sedangkan, porsi suntikan dari pemeirntaha pusat melalui DAK jalan Rp 20 miliar dan lainnya diperkirakan tak berubah.(jejakrekam)