Foto : Skyscraptercity.com/Didi GS
PAKAR perencanaan wilayah dan kota asal Universitas Brawijaya (UB) Malang, Ismu Rini Dwi Ari Ph.D, menyarankan agar pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan dijalankan pemerintah. Ada tiga aspek pendukung yang harus diperhatikan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
ISMU Rini Dwi Ari berpendapat jangan hanya mengejar aspek ekonomi untuk pembangunan infrastruktur, justru aspek lingkungan hidup dan sosial terabaikan.
“Dalam pembangunan infrastruktur, harus mendorong naiknya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ini berarti dampak dari pengembangan infrastruktur itu benar-benar berkualitas,” ucap Ismu Rini Dwi Ari dalam seminar nasional yang dihelat DPP Intakindo Kalsel di Mahligai Pancasila, Kamis (24/01/2019).
BACA : Jalan di Kalsel Cepat Rusak Akibat Kendaraan Lebihi Tonase
Jebolan doktor Kyoto University, Jepang ini menganalogikan infrastruktur dalam suatu wilayah ibarat tulang punggung bagi makhluk vertebrata.
“Tanpa tulang punggung, vertebrata tidak akan bisa apa-apa. Demikian pula, kalau wilayah atau pedesaan tidak memiliki infrastruktur yang sesuai, maka fungsinya tidak bisa berjalan dengan baik,” papar Ismu.
Magister teknik ITB Bandung ini mengakui saat ini, Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang tengah gencar membangun infrastruktur berbasis perencanaan wilayah.
“Tantangan Kalsel sebenarnya adalah potensi sumber daya alam yang melimpah. Masing-masing daerah di Kalsel juga punya ciri khas potensi produk. Jadi, antar satu daerah di Kalsel ada ketergantungan dan saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat,” beber Ismu.
Untuk menjembatani ini, arsitek lulusan UB Malang ini mengatakan Kalsel butuh infrastruktur yang berkualitas agar koneksitas antar kota dan kabupaten berjalan baik. Utamanya, dalam lingkup lebih besar dalam satu kawasan wilayah.
BACA JUGA : Ditanya Rel Kereta Api Kalimantan, Menhub : Cari Investor Dulu Baru Terealisasi
“Jaringan jalan yang terstruktur guna memudahkan mobilitas pengiriman barang hasil produksi ke konsumen. Pergerakan barang yang dimaksud adalah mobilitas dari pusat produksi di daerah utama, menuju pusat pemasaran di kawasan perkotaan,” ucapnya.
Menurut Ismu, konsep urban distribution center (UDC) sangat cocok diterapkan di wilayah Kalimantan Selatan. UDC ini juga disebut i city logistik, yaitu pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kegiatan logistik dan transportasi di daerah perkotaan.
“Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam implementasi UDC, yaitu sarana, operasional, teknologi, dan kebijakan,” tuturnya.
Selain itu, menurut dia, komponen sarana yang harus dipenuhi dalam konsep UDC ada lima yakni pelabuhan, bandara, infrastruktur pergudangan dan pusat distribusi, jaringan rel kereta api dan jalan. “Kelima komponen ini satu sama lain saling terkoneksi tidak bisa dipisahkan,” ucapnya.
BACA LAGI : Tercatat di Sejarah, Kereta Api Pertama Ada di Kalimantan Selatan
Bagi Ismu, terkait rencana pembangunan jaringan rel kereta api di Kalsel sudah termasuk skala luar biasa. Nah, menurut dia, jika Kalsel mampu mewujudkan pembangunan jaringan rel kereta api, maka lengkap sudah komponen UDC, tinggal penambahan kawasan pergudangan saja.
“Dari sisi operasional harus ada jalur pengkhususan bagi kendaraan barang. Misalnya, pengangkutan mulai kendaraan barang kecil, sedang, sampai kontainer,” ucapnya.
Dia mencontohkan infrastruktur seperti Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru dan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejatinya menjadi pusat barang dengan masuk keluar barang. “Seharusnya, ada armada kontainer dengan satu titik pemberhetian yang memfasilitasi pertukaran angkutan barang, dari kontainer yang berukuran besar ke kendaraan yang berukuran sedang ketika masuk kota. Lalu, ada titik transit pergantian kendaraan ukuran kecil untuk masuk ke desa,” paparnya.
BACA LAGI : Ajak Dewan Adat Dayak Bergerak, Gubernur Kalsel Singgung Realisasi Kereta Api
Ismu mengingatkan penerapan UDC perlu sinergitas semua pihak, terutama apakah hal itu telah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah provinsi (RPJMP), dieloborasi ke RPJMD kabupaten dan kota.
“Jadi, desain tata ruang kota dan kabupaten itu harus terstruktur dengan mengekor rencana milik provinsi. Dalam konsep UDC, posisi Pemprov Kalsel sangat penting dalam struktur pergerakan barang berskala primer, sekunder dan tersier masuk ke ruang wilayah,” ungkap Ismu.
Dia mencontohkan saat ini pergerakan barang perusahaan retail seperti Indomaret dan Alfamart kini telah menyentuh level kecamatan di Kalsel.
“Sayangnya, saat ini di Kalsel belum ada jalur jalan yang berbeda antara angkutan barang dengan mobilitas umum. Jangan sampai ada toleransi yang tidak pada tempatnya, akhirnya aktivitas ekonomi justru mengganggu kehidupan sosial dan lingkungan,” pungkas Ismu.(jejakrekam)