Foto/grafis : Arpawi
SEBAGAI kota yang makin berkembang, Banjarmasin tak lepas dari keberadaan kawasan kumuh. Ini sesuai dengan surat keputusan 2015 silam: tercatat ada 549,7 hektare area kumuh atau lima persen dari luas Kota Banjarmasin. Namun, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Ahmad Fanani Syaifuddin mengklaim angka tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya.
HINGGA awal tahun 2019, Fanani menyebut kawasan kumuh di kota berjuluk Seribu Sungai ini melorot sampai 395,2 hektare. Ini artinya, tersisa sekitar 150 ribu hektare lagi yang perlu digenjot untuk dituntaskan.
Dijelaskannya, sebuah wilayah bisa dikatakan kumuh jika memenuhi tujuh indikator. Diantaranya, keteraturan hunian, drainase, pengelolaan sampah, jalan lingkungan, air minum, pengelolaan limbah, pencegahan kebakaran.
BACA: Lebih 53 Ribu Rumah di Kalsel Masuk Kategori Kumuh
Omong-omong soal sebaran area kumuh, Fanani mengatakan lokasinya terdapat di setiap kecamatan. Namun, paling parah memang ada di wilayah Banjarmasin Selatan. Khususnya, di daerah bantaran sungai. “Makanya, beberapa rumah susun sederhana sewa kita taruh di selatan sebagai solusi. Tetapi yang lain pun tetap kita tangani dengan pola yang sama,” ujarnya.
Dalam pengentasan wilayah kumuh, dia menyebut pemkot memang telah jor-joran untuk menyapu bersih kawasan yang tak sedap dipandang mata, apalagi di daerah bantaran sungai. Fanani memberi contoh proyek penataan kampung pinggiran Sungai Bilu (Kampung Hijau) yang sudah terlaksana tahun 2017 dan Kampung Melayu yang dikerjakan satu tahun setelahnya. Selebihnya, area kumuh tersebar di wilayah darat.
BACA: Terpenting Kesan Pemukiman Kumuh Sungai Jeruju Besar Bisa Hilang
“Dananya pengentasan kumuh ini sendiri kebanyakan dari APBD. Sisanya dari bantuan National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP) dalam proyek Kota tanpa Kumuh,” bebernya.
Pada sisa masa waktu, dia menyebut sampai saat ini Disperkim Kota Banjarmasin tengah merencanakan untuk melanjutkan penataan bantaran Sungai Basirih Selatan dan Pangambangan. “Penataan wilayah bantaran sungai harus dituntaskan dalam sisa masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Ibnu-Herman,” tandas Fanani (jejakrekam)