Foto : Istimewa
MENAIKI speed boat yang dikawal aparat kepolisian, meski menempuh perjalanan lewat sungai yang cukup jauh dari Kecamatan Gambut, anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyempatkan diri untuk menyapa warga Desa Podok, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Jumat (16/11/2018).
RESES yang dilakukan anggota Fraksi PPP DPR RI ini kembali lagi menyampaikan tentang bahayanya menyebar hoax atau kabar bohong serta berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.
Di hadapan ratusan warga dan guru Pondok Pesantren Darul Muhtadin, Desa Pondok, Kecamatan Aluh-Aluh, Syaifullah Tamliha juga menyampaikan maksud reses yang dilaksanakan sebagai upaya penyerapan aspirasi untuk dibawa ke Senayan Jakarta DPR RI, atau disampaikan ke pemerintah daerah.
Bersama pimpinan Ponpes Darul Muhtadin, H Durahim dan guru, serta tokoh masyarakat Desa Podok, Syaifullah Tamliha mengungkapkan saat ini teknologi informasi sudah merambah ke segala lini, termasuk masyarakat desa. Apalagi, sekarang pemasangan pemancar penguat sinyal juga makin massif dilakukan para penyedia jasa jaringan telekomunikasi.
Menurut Syaifullah, perlunya bijak dalam menggunakan media sosial atau internet, agar konten-konten negatif bisa tersaring. Termasuk, tak membuat suatu yang merugikan diri sendiri seperti membuat ujaran kebencian di medsos, yang jelas ada ancaman hukumannya.
Legislator PPP ini mengatakan data dari Bareskrim Mabes Polri mencatat sedikitnya ada 50 ribu laporan ujaran kebencian per hari yang diterima. “Bagi yang mendapat kiriman, misalkan video porno di media sosial, jangan sampai menyebar ke teman lain. Sebab, ada ancaman hukuman empat tahun. Karena diterima, langsung dihapus saja,” kata Syaifullah Tamliha.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI ini mengingatkan pentingnya warga untuk memanfaatkan internet itu sebagai membuka wawasan dan pengetahuan, bukan justru disalahgunakan. “Sekarang ada istilah yang lagi viral adalah hoax. Apa itu hoax? Yaitu berita bohong, jadi kita harus hati-hati dan selalu mengecek kebenaran itu, jangan sampai justru malah menyebarkannya,” tutur mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini.
Dalam kesempatan itu, Syaifullah juga memanfaatkan waktu reses untuk berdialog dan mencatat apa saja yang menjadi keluhan warga Desa Podok, Kecamatan Aluh-Aluh.
Menurut Syaifullah, apa yang menjadi kewenangannya akan diperjuangkan, sedangkan masalah lainnya akan disampaikan ke pemerintah daerah, terutama Pemkab Banjar dan Pemprov Kalsel .(jejakrekam)