Jelang Pilpres 2019, Akun Medsos Penyebar Hasutan dan Fitnah Harus Diblokir

DEKLARASI damai dua kubu yang berseteru telah diambil. Relawan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berlaga di Pilpres 2019 mendatang meminta agar tak menyebar hasutan dan fitnah di media sosial (medsos).

ANANG Rosadi Adenansi, salah satu tim relawan Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar Kementerian Kominfo, BIN dan Cyber Crime Polri bertindak responsif terhadap perkembangan medsos yang bernuansa fitnah dan hasutan.

“Ini penting agar dilakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang berisi ujaran kebencian, hasutan, fitnah dan lainnya secara permanen. Dalam hal ini, negara boleh bertindak represif terhadap akun-akun yang berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Anang Rosadi Adenansi kepada jejakrekam.com, di Banjarmasin, Senin (3/9/2018).

Pria yang kini menjadi calon legislatif (caleg) Partai Golkar ini mengatakan kekacauan negara yang terjadi akibat pola pikir dan integrasi bangsa terus diserang dengan informasi dan hasutan, terutama di medsos.

“Makanya, kami meminta media massa sebagai kekuatan politik juga turut berperan melakukan kontrol. Terutama, menyikapi perkembangan sosial kemasyarakatan yang terjadi belakangan ini,” cetus putra tokoh pers Kalsel, Anang Adenansi ini.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini meminta agar para politisi dan tokoh masyarakat mengedepankan politik santun dan beretika, karena bisa menjadi contoh bagi publik.

Hal senada juga dilontarkan Aspihani Ideris. Politisi Gerindra yang juga pentolan relawan Prabowo-Sandi di Kalsel berharap semua kubu bisa mendinginkan suasana, agar tak semakin meruncing. Khususnya, di Kalimantan Selatan.

Diakui Aspihani, persoalan yang terjadi karena lemahnya fungsi parpol dan anggota legislatif dalam menjalankan kewenangannya. Akhirnya, para anggota DPR RI, DPD dan DPRD lebih mementingkan kepentingan parpol atau kelompoknya.

“Kami juga menginginkan agar dalam proses Pilpres 2019 ini menjunjung tinggi asas demokrasi, kebebasan berserikat dan berpendapat. Namun harus menghargai perbedaan pendapat,” tandasnya.(jejakrekam)