Foto : Istimewa
EKSPEDISI Indonesia Biru 2016 yang dilakoni wartawan kawakan, Dandhy Laksono menelurkan film-film dokumenter berkualitas. Media visual yang menggambarkan kondisi kekinian yang dialami Indonesia, termasuk film Asimetris. Film kesembilan ini juga bahan diskusi di berbagai tempat di Indonesia, setelah film sebelumnya berjudul Samin vs Semen, Kala Benoa, The Mahuzes dan film lainnya garapan Watchdog.
ASIMETRIS pun menyuguhkan potret penderitaan yang dialami rakyat, khususnya petani sawit dalam durasi 68 menit. Industri perkebunan sawit yang mulai booming di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan kerap disebut-sebut mampu menghasilkan devisa nomor wahid sebesar Rp 239 triliun, mengacu ke data Badan Pusat Statistik. Padahal, di balik itu, dalam film yang diproduseri Indra Jati dan Dandhy Laksono, malah sebaliknya.
Ada dua tempat yang menghelat nonton bareng sekaligus ngobrol film Asimetris. Di Sekretariat Banjar Public Initiative (BPI), Kompleks Kayu Tangi II, Kota Banjarmasin dan berlanjut di Kupi Datu, Kota Banjarbaru pada Jumat (13/4/2018) dan Sabtu (14/4/2018) malam.
Manajer Data dan Kampanye Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Kalsel, Budi ‘Dayak Kurniawan mengaitkan invasi industri sawit yang terus menggerus kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus di Kalsel.
“Selama ini, masyarakat Dayak Meratus dengan pola hidup peladang berpindah ternyata mampu memelihara kesuburan tanah. Mereka berpindah-pindah ladang adalah metode untuk memberi kesempatan kepada tanah menyuburkan diri secara alami, tidak perlu pupuk kimia seperti pola pertanian modern sekarang,” papar Budi.
Wartawan senior ini juga menyinggung soal toleransi yang sangat kuat dari warga Dayak Meratus dengan memegang kepercayaan warisan dari nenek moyangnya. Budi menyebut ketika warga Dayak Meratus menerima tamu muslim, disiapkan tempat khusus dengan perabot masak yang terpisah.
“Mereka tahu bahwa saudaranya muslim tak memakan babi dan meminum miras. Bahkan, dalam adat Dayak Meratus juga menyilahkan penyembelihan sapi atau kerbau (hadangan) dilakukan penganut Islam. Toleransi ini berkembang ratusan tahun dan tak pernah terjadi konflik,” beber Budi.
Kini, menurut dia, kerarifan lokal masyarakat Meratus terancam dengan kapitalisasi sawit dan tambang, dengan sikap acuh dari pemerintah daerah dan pusat untuk memberi izin sawit dan tambang. “Ini bukan masalah budaya saja, tapi ekspoitasi lahan justru mengancam kehidupan ladang berpindah warga Dayak Meratus. Apalagi, pembukaan lahan dilakukan dengan pembakara besar-besar oleh korporasi. Apa gunanya pemerintah pusa dan daerah melihat sisi ekonomi, tapi merusak tatanan budaya dan adat istidat serta kearifan lokal masyarakat lokal?” cecarnya.
Malah dalam kamus Budi, justru eksploitasi besar-besaran alam Kalimantan, hanya dinikmati segelintir konglomerat dengan mengorbankan kehidupan pribumi, selaku pemilik tanah yang sah.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono juga mengungkapkan hasil riset Kalsel yang telah mengalami darurat ruan, karena 50 persen lahan sudah dibebani tambang dan sawit. “Sebanyak 1.242.739 hektare atau 33 persen dibebani izin tambang. Sisanya, 618.791 hektare atau 17 persen dikuasai perkebunan sawit,” ucap Cak Kiss-sapaan akrabnya.
Begitupula, Duta Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Muhammad Iqbal sepakat dengan fakta yang ada.Hal ini di tengah massifnya perizinan tambang dan sawit yang mengepung kehidupan masyarakat Kalsel, khususnya masyarakat adat. “Mari kita kampanyekan penyelamatan lingkungan hidup Kalsel, meski melalui gerakan kecil di media sosial,” ucap Iqbal.(jejakrekam)