LEMBAGA Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalsel memberikan sosialisasi dan arahan terhadap 40 orang asesor dalam pemberlakuan penerbitan Sertifikat Keterangan Ahli (SKA).
PERATURAN lembaga berlaku seluruh Indonesia, dalam penerbitan SKA harus melalui proses wawancara, dan setelah wawancara bisa diterbitkan registarasi oleh LPJK. “Itu bagian uji kompetensi, dan berlaku seluruh Indonesia,” ucap Ketua LPJK Provinsi Kalsel H Subhan Syarief didampingi Wakil Ketua Bidang Peneitian dan Pengembangan LPJK H Sofwan Hadi, H Wijaya Kusuma Prawirakarsa, H Muhsin serta Manager Eksekutif H Syahdi Rasyid, saat melakukan sosialisasi di aula LPJK Kalsel Jalan DI Panjaitan Banjarmasin, Kamis (09/11/2017).
Ia menilai, keuntungan penerbitan SKA melalui proses wawancara dapat menampilkan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
“Saya liat kemampuan SDA akan terlihat dalam proses wawancara sesuai peraturan lembaga,” ucapnya.
Wakil Ketua LPJK Kalsel H Sofwan Hadi mengatakan, setiap Kamis dioptimalkan melakukan uji kompetensi. “Kita jadwalkan agar ada uji kompetensi seperti tatap muka wawancara, porto polio,” bebernya. Bahkan, ia memastikan, setiap pekan ada permohonan penerbitan SKA.
“Tahapan porto polio dan wawancara atau tes tertulis, namun dalam sistem ada pilihan. Seperti dilaksanakan dengan pola porto polio dan wawancara,” katanya. Atas dasar itulah, maka dilakukan seluruh Indonesia, namun sela Subhan Syarief, petunjuk teknis belum ada, namun apakah satu persatu atau secara kolektif.
“Metode wawancara pun masih belum ada juknis, tetap setiap pekan harus ada wawancara, apakah perkelompok atau satu persatu,” imbuh arsitek ini. Kini terbit 800 SKT dan SKA dalam satu tahun terakhir, dan tiap bulan bisa mencapai 200-300 SKA/SKT terbit lewat program serbu. (jejakrekam)
Penulis : Economics
Editor : Afdi Achmad
Foto : jejakrekam.com