EMPAT tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan visitasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terkait pengajuan borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), di Ruang Laboratorium Terpadu IAIN Palangka Raya.
Keempat orang tim asesor tersebut adalah Profesor Dr Ir Ali Ibrahim Hasyim, M.S (Unsila), Ir Sudiyono Kromodihardjo, Prof Dr H Abdul Azis Wahab (UPI) dan Suparto, M.Ed, Ph.D.(UIN Jakarta).
“Kami melakukan visitasi ini sebagai upaya konfirmasi untuk melihat secara langsung dan ingin memotret kondisi yang sebenarnya apakah borang yang telah disusun sesuai dengan kondisi real agar di dalam penilaian dan keputusan yang dilakukan BAN-PT itu sesuai dengan kondisi real di lapangan,” kata Ketua Tm Asesor Prof Dr Ir Ali Ibrahim Hasyim.
Saat melakukan visitasi, Ali mempertanyakan dalam perumusan visi dan misi IAIN, memang sudah melibatkan pihak luar seperti guru dan kepala sekolah. Tetapi dalam berita acara, tidak ada disebutkan masukan-masukan oleh peserta, sampai IAIN menjadi universitas negeri.
“Kebanyakan peserta menyebutkan IAIN dan IAIN. Kemudian ketika dijadikan rumusan bersama dalam dokumen ini, dari 2020 menjadi 2023. Artinya ada dua perubahan penting,”ujar Ali.
Dua perubahan itu, yakni perumusan visi ternyata tidak sesuai dengan berita acara serta rumusan yang dijadikan dokumen, di dalam borang berubah menjadi 2023.
Sementara itu Rektor IAIN Palangka Raya Dr Ibnu Elmi A.S Pelu, SH, MH, menjelaskan alasan perubahan dalam borang tersebut. Visi 2020, merupakan produk dari forum sain doktor berbicara pada saat itu. “Membicarakan bukan ranahnya lagi IAIN. Karena IAIN akan di ujung berwujud. Sehingga dalam petunjuk postuistiknya di dalam visi disebutkan UIN,”tuturnya.
Sedangkan ada juga di dokumen yang menyebutkan visi 2020, karena saat itu dirinya yang menjabat ketua senat jug meminta agar visi tidak 2020. Dengan alasan, karena pada 2019 masa jabatannya berakhir.
“Kalau saya mengatakan 2020, seolah-olah saya mengklaim kepada publik, bahwa yang lain tidak mampu. Ini yang kami sepakati saat rapat senat, sehingga kita tarik menjadi 2023. Dengan begitu, tenggang waktu diantara 2019, tidak ada tekanan secara politik untuk memimpin lembaga ini,” imbuhnya. (jejakrekam)
Penulis :Tiva
Editor :Fahriza
Foto : Tiva