Dapatkan Surat Mandat Dari DPP Demokrat, Ibnu Sina Mantap Maju di Pilkada Kalsel
USAINYA kontestasi pemilihan legislatif, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Ibnu Sina nyatakan kesiapannya hadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
DIAKUI oleh Ibnu, bahwa dirinya telah mendapatkan surat mandat dari DPP Partai Demokrat, untuk maju dalam bersaing dalam Pilkada Gubernur Kalsel. “Kami diberikan amanah, mandat oleh DPP,” ucapnya, Jumat (16/2/2024).
“Terima kasih banyak Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa untuk Kalsel kami diberikan mandat itu,” sambungnya.
BACA: Total dan Gaspol! AHY Instruksikan Partai Demokrat Menangkan Kalsel di Pemilu 2024
Melalui mandat dijelaskan, dirinya diarahkan untuk maju sebagai Kalsel 1 atau bakal calon gubernur. “Tapi kami realistis saja. Kalau misalnya kesepakatannya siapa yang nomor satu atau dua, akan kami lihat juga,” ujarnya.
“Namun, dengan sudah dapat surat mandat ini tentu saya lebih percaya diri untuk melakukan pendekatan kepada partai lain,” katanya.
Untuk saat ini, dirinya masih menunggu bagaimana hasil dari Pemilu 2024 ini terlebih dahulu. Khususnya pada para petinggi parpol di Kalsel.
Dan hingga sejauh ini, Ibnu mengungkapkan memang sudah ada melakukan komunikasi dengan beberapa parpol lain. “Termasuk yang berpotensi menjadi kandidat. Intinya adalah, kami komunikasi aja dulu,” ujarnya.
“Dan yang penting, kalau sudah ada komunikasi awal, bila misalnya berlanjut, berarti bisa dicoba didalami lagi,” tambahnya.
BACA JUGA: Incar 8 Kursi DPRD di Pemilu 2024, Demokrat Dorong Ibnu Sina Maju di Pilgub Kalsel
Iapun realistis mengungkapkan bahwa, untuk bisa mendapatkan peluang besar dalam memenangkan kontestasi Pilkada Gubernur Kalsel 2024, memerlukan koalisi beberapa partai.
“Tak mungkin kita jalan sendiri. Jadi memang harus ada koalisi. Dua atau sampai empat partai. Karena untuk bisa mengusung calon (gubernur), minimal memiliki sebelas kursi di DPRD Kalsel,” jelasnya.
Terkait dengan partai mana saja yang telah dikontak, Ibnu belum mau untuk membeberkannya. Yang pasti skema politik di daerah, dikatakannya berbeda dengan di nasional.
Juga suasananya yang lebih cair. Sehingga tidak menutup kemungkinan kolaborasi partai yang tidak terpikirkan, akan terbentuk. “Ini juga otomatis lebih banyak punya peluang untuk bisa berkoalisi. Tidak mesti partai top. Paling tidak banyak basis massa juga bisa,” tutupnya.(jejakrekam)