Foto : Syahminan
RATUSAN pengawas pemilu dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, terpaksa mengurut dada. Ini lantaran, gaji atau honor yang harusnya diterima justru terlambat dibayar. Hal ini juga telah berlangsung sudah lebih dari setahun dan terus terulang sampai sekarang.
PARADOKS dengan berbagai kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berupa bimbingan teknis (bimtek), rapat koordinasi (rakor) dan lainnya sering digelar di hotel berbintang di Banjarmasin.
Ironisnya, para pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota, kecamatan, desa hingga kelurahan hingga kini dikabarkan belum menerima pembayaran honor mereka.
Ada apa? Ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan pun mengakui adanya sejumlah pengawas daerah yang belum dibayar gaji atau honornya.
Ia beralasan hal itu terjadi akibat kesalahan input data dalam laporan keuangan, sehingga berimbas pada tersendatnya honor atau gaji yang sepatutnya diterima pengawas di lapangan.
“Ada kesalahan mereka dalam melakukan input data. Akibatnya, dana itu tidak bisa dicairkan. Namun, sebagian daerah sudah dicairkan,” ucap Iwan Setiawan kepada jejakrekam.com, Rabu (19/2/2019).
BACA : Pengawas Pemilu se-Kalsel Diberi Arahan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Kondisi paradoks ini disesalkan Mahyuni. Mantan Ketua Bawaslu Kalsel ini menegaskan posisi para pengawas di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan sangat penting sebagai ujung tombak keberhasilan pengawasan semua tahapan pemilu.
“Semestinya, masalah ini jadi atensi khusus dari Bawaslu Kalsel. Mungkin semua ini akibat tak ada perencanaan yang matang. Padahal, masalah itu persoalan rutin, seharusnya sudah teratasi dalam keterampilan pengelolaan anggaran,” cetus Mahyuni.
Aktivis Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel ini mengatakan mekanisme penyusunan perencanaan dan strategi pelaksanaan tergambarkan di Bawaslu Kalsel tidak siap. “Harusnya, masalah pembayaran honor atau gaji pengawas tingkat desa dan kelurahan itu diprioritaskan,” kata Mahyuni.
Terpisah, pengamat politik dan kebijakan publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Taufik Arbain mengaku cukup terkejut dengan tidak lancarnya gaji atau honor pengawas pemilu di desa, kelurahan dan kecamatan serta kabupaten/kota se-Kalsel tersebut.
“Wah, ini berbahaya bagi pengawasan pemilu. Mereka itu adalah ujung tombak pengawasan. Posisi mereka itu terdepan karena langsung berhadapan dengan masyarakat,” kata doktor jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
BACA JUGA : Pengawas Pemilu di Kalsel Sumbang Rp 108.014.000 untuk Korban Bencana di Sulteng
Ia menilai jika masalah itu justru berulang tahun, apalagi hanya kesalahan sepele akibat salah input data, bisa bertendensi diduga ada korupsi di sana.
“Kalau mau efektif pengawasan di lapangan, tentu Bawaslu Kalsel harus memperhatikan nasib para pengawas di lapangan. Gara-gara mereka tak dibayar gaji atau honornya, jelas akan mengganggu kinerja pengawasan pemilu,” kata Taufik Arbain.
BACA LAGI : Bawaslu Bidik Mahasiswa Berjiwa Kritis Jadi ‘Agen’ Pengawas Pemilu 2019
Staf khusus Gubernur Kalsel ini membandingkan apa yang telah dilakukan jajaran Bawaslu sebelumnya, terbukti lancar dalam pemenuhan kewajiban bagi jaringan pengawas di lapangan.
“Ini jelas paradoks, ketika Bawaslu Kalsel mampu menggelar acara bimtek, rakor dan sebagainya di hotel berbintang, justru di sisi lain honor atau gaji pengawas malah tidak lancar,” sindir Taufik Arbain.(jejakrekam)