Foto: Dokumentasi
SKEMA pembiayaan proyek infrastruktur skala besar yang rencananya bakal digulirkan pimpinan Bank Kalsel, dikritik tajam wakil rakyat di DPRD Kalsel. Pasalnya, terobosan melalui skema penyaluran kredit yang terlalu fokus kepada korporasi besar berpotensi meningkatnya non peforming loan (NPL) atau kredit macet, seperti tahun-tahun lalu yang mencapai 30 persen pada Bank Kalsel Cabang DKI Jakarta.
KONDISI tersebut dinilai dewan sangat merugikan daerah. Karena dana kredit yang seharusnya dapat lebih menopang ribuan usaha kecil didaerah, malah menjadi sia-sia.
“Ini yang harus dievaluasi oleh pimpinan Bank Kalsel yang baru. Dan tidak boleh terulang lagi. Sebab, jika kredit macet tinggi maka daerah juga ikut rugi,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Iman Suprastowo, menjawab wartawan.
Potensi kredit macet oleh korporasi dengan proyek besarnya itu lanjut Imam, dikarenakan lokasi proyek yang berada jauh dari daerah, sehingga jika terjadi kredit macet maka masyarakat Kalsel tak memperoleh apapun dari keuntungan yang ditimbulkan.
BACA: Kucurkan Kredit Rp 8,9 Triliun, Laba Diraih Bank Kalsel Hanya Rp 175 Miliar
Berbeda jika proyek tersebut berada di wilayah Kalsel, maka tentunya masyarakat daerah masih dapat menikmatinya.
Meski begitu, Politisi PDI-P ini tak menolak atas program skema sindikasi pembiayaan bagi infrastruktur besar. Tetapi proyek yang dibiayai tersebut harus berada di wilayah Kalsel. Dengan begitu masyarakat Kalsel bisa menikmatinya.
“Ya, kita setuju penyaluran kredit kepada proyek infrastruktur besar, asal di dalam daerah. Mesti terjadi macet, masyarakat Kalsel masih bisa menikmatinya. Tapi kalo diluar daerah kan tidak dapat apa-apa,” Kata Imam Suprastowo.
Disinggung klaim pihak Bank Kalsel terkait adanya fakta kredit macet yang menurun sejak dua tahun terakhir,Imam mengatakan klaim NPL seperti yang disampaikan karena memang terbantu oleh unit-unit bank Kalsel yang ada di daerah. Sehingga nilai NPL boleh dikatakan dibagi secara keseluruhan.
BACA: Di Bawah Dirut yang Baru, Bank Kalsel Harus Buktikan Kinerja Positif
“Tapi untuk Bank Kalsel cabang DKI itu, tidak pernah rendah NPL nya sejak di buka. Karena berbiaya tinggi, dan patut dievaluasi, dan ini sudajh pernah saya sampaikan kepada Sekdaprov,” tandas Imam Suprastowo.
Sebelumnya, Dirut Bank kalsel, Agus Syabarrudin, menyatakan mencoba terobosan baru berkonsep Government Business Ecosystem (GBE). Terobosan ini berpeluang bagi Bank Kalsel untuk menopang pembiayaan proyek pemerintah, kendati pekerjaan didatangkan dari luar.
Terkait kredit macet 2018, dia menyatakan sudah dapat ditekan, dari 7 persen (2017) ke 2 persen (2018). Namun, untuk laba 2018 hanya sebesar 175 miliar rupiah dari modal 1,8 triliun dengan pengucuran kredit dikisaran 8,9 triliun rupiah.
“Memang laba kita lebih kecil dari tahun lalu. Ini untuk menekan NPL. Dan sisa dana lainnya kita gubnakan untuk perkuatan cadangan,” kata dia. (Jejakrekam)