Foto : Ahmad Husaini
SEJUMLAH mantan komisioner KPU dan Bawaslu di Kalimantan Selatan membentuk organisasi untuk penguatan lembaga demokrasi dan berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan politik di Banua, dengan nama Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI).
DEKLARASI JaDI digelar dengan diskusi publik membahas arah demokrasi di Kalsel menjelang Pemilu 2019, di Hotel Nasa, Selasa (20/11/2018).
Mantan Ketua KPU Kalsel Samahuddin Muharram menuturkan, JaDI dibentuk dengan dasar menghimpun bekas komisioner KPU dan Bawaslu kabupaten, kota, dan provinsi dalam satu wadah organisasi.
Ia menuturkan, JaDI akan bersinergi dengan penyelenggara Pemilu untuk memberikan kritik dan saran terkait Pemilu, dan juga kritik dan saran kepada pemangku kebijakan baik di tingkat pemerintah kabupaten dan kota hingga provinsi.
“Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel bergerak di ranah kebijakan daerah, demokrasi, dan arah pembangunan Kalsel,” kata Samahuddin.
BACA : Himpun Eks Komisioner KPU dan Bawaslu, JaDI Kalsel Segera Dideklarasikan
Akademisi FISIP ULM ini mengatakan, deklarasi JaDI di momen yang tepat, sebab Indonesia akan menghadapi hajatan politik akbar. “Kami, selaku mantan penyelengara Pemilu sudah kenyang makan asam garam akan demokrasi dan Pemilu. Karenanya, kami bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan,” terangnya.
Contohnya, lanjut Samahuddin, persoalan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap, yang masih bermasalah, maka JaDI bisa memberikan masukan tanpa diminta sekalipun.
“Keberadaan JaDI bukan berarti mencampuri ‘dapur’ penyelenggara Pemilu, namun kami akan memberikan kontribusi pemikiran yang positif,” jelas Samahudin.
Ia tidak membantah JaDI Kalsel tidak steril dari kader parpol, sebab membuka tangan kepada mantan penyelenggara Pemilu tanpa melihat latar belakang politiknya.(jejakrekam)