Foto : Arpawi
SEBAGAI wujud pertanggungjawaban ke publik terhadap kinerja SKPD. Pemkot Banjarmasin menghelat rapat koordinasi pejabat pemda pemerintah Kota Banjarmasin sekaligus penyerahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditahun 2017 kepada masing-masing SKPD di Aula Kayuh Baimbai.
DARI 32 SKPD yang berada dilingkungan Pemkot Banjarmasin, tercatat 12 SKPD mendapat penilaian sebagai kriteria baik dengan nilai antara 70 sampai dengan 78. Diantaranya, Inspektorat Kota Banjarmasin, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Dinas Pembangunan Umum Perumahan Rakyat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kepegawaian Daerah.
Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin James Fudhoil mengatakan, bahwa hal ini dilakukan berdasarkan penilaian sistem perencanaannya, kemudian sistem pelaporan kinerjanya sampai dengan evaluasi yang sudah ditentukan dari Kemenpan RI.
“Ada dua aturan Kemenpan yang kita penuhi untuk menentukan SKPD terbaik pada tahun 2017. Pertama, perencanaan sesuai dengan visi dan misi program pimpinan kepala daerah. Kemudian, evaluasi dengan melakukan pelaporan,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengungkapkan, penilaian SAKIP ini menjadi ukuran yang disepakati secara nasional. Hal ini dilakukan sebagai perhatian dan ukuran yang jelas untuk mengetahui kinerja dari masing-masing SKPD. “Apakah SKPD sudah bekerja atau tidak?,” ucapnya.
Ibnu membeberkan, hanya mengumumkan 12 SKPD terbaik. Sementara untuk rapor merahnya sengaja tidak publish. Mengingat SAKIP ini baru dibuka di Banjarmasin. “Jadi, kita hanya memotivasi dengan mengumumkan 12 SKPD terbaik. Sedangkan untuk rapor merah, akan kita kasihkan kepada SKPD masing-masing untuk memperbaiki kinerjanya” ucapnya.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini berharap dari hasil SAKIP tersebut, bisa menjadi pemicu dan pelecut untuk meningkatkan kinerja kedepan.
Ditanya terkait penyerapan beberapa SKPD yang dianggap rendah, Ibnu menjawab, bahwa deviasi secara kesuluruhan bisa dilihat. Setidaknya 5 besar penyerapannya paling sedikit. “Kenapa nih masalahnya? Kalau misalnya bisa memberikan argumentasi, tentu tidak menjadi masalah,” ujarnya.
Ibnu mencontohkan, seperti Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dinilai paling rendah serapannya, karena penganggaran Depo memerlukan sekitar Rp 10 miliar diakuinya tidak akan bisa terserap. Namun, perlu dilihat juga dengan kinerja yang lainnya.
“Contoh lainnya lagi, untuk fisik, Dinas PUPR dan Perkim. Mengapa rendah kinerjanya? Serapan anggaranya seperti apa? kita lihat cek fisik bagus. Berarti ada perilaku bahwa mungkin saja sebagian kontraktor numpuknya diakhir baru mengambil. Ini kan logis alasannya,” ucapnya.
Ibnu menambahkan, sama halnya di Perkim. Mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengadaan lahan dari Tapem telah dipindahkan ke Perkim. Tentunya berpengaruh.
Karena, bagi mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini mengaku tidak mudah untuk negosiasi terkait anggaran Rp 48 miliar untuk pembebasan lahan Jembatan Alalak dan Jembatan Sungai Jingah.
Namun, Ibnu membeberkan, ketika pembebasan tersebut sudah selesai. Maka, anggarannya bisa langsung terserap. Tetapi harus dilihat kembali progresnya seperti apa.
“Kecuali serapan rendah, fisiknya rendah, tentu tak bisa memberikan alasan. Ini yang harus diberikan pendampingan oleh Inspektorat, Bagian Pembangunan,” imbuhnya.(jejakrekam)