Menangkap Peluang Pasar Bebas dengan Menyajikan Kualitas Lembaga Kursus

KETUA Umum DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Sukhrowardi memastikan akan segera mendata jumlah anggota atau lembaga pelatihan dan kursus agar bisa disinergikan dalam sebuah program yang berdayaguna. Hal ini setelah, HIPKI telah mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

PENDATAAN yang dimaksud Sukhrowardi usai terpilih dalam Munas VIII HIPKI di Banjarmasin pada 19-20 Februari 2018 lalu, sangat penting dalam menjaga kualitas dan akreditasi para pelaku usaha lembaga pelatihan dan kursus.

“Kami telah menyusun aturan main dalam pembentukan lembaga pelatihan dan kursus, agar kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal,” ucap Sukhrowardi kepada jejakrekam.com, Minggu (15/4/2018).

Menurut dia, lewat data yang akurat tentu soliditas anggota organisasi HIPKI dan menyangkut pelaksanaan regulasi yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menjadi lebih terarah. “Akreditasi lembaga pelatihan dan kursus juga menyangkut jaminan dari pola kerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Pembinaan Khusus dan Pelatihan Kemendikbud RI serta pemerintah daerah. Di seluruh Indonesia, tercatat ada 20 ribu lebih anggota HIPKI, namun hal ini perlu didata ulang agar mendapat angka yang valid,” papar Sukhrowardi.

Pria yang juga aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan ini lewat program voucher peduli pendidikan, tentu dibutuhkan lembaga pelatihan dan kursus yang benar-benar terpercaya. “Untuk menjamin itu, makanya HIPKI akan mengeluarkan tanda terdaftar anggota, nomor induk lembaga kursus (NILEK) dan NPSN, sebagai bukti lembaga pendidikan dan kursus itu benar-benar telah terakreditasi,” ucap Sukhrowardi.

Di tengah pasar bebas yang masuknya lembaga kursus atau pendidikan dari luar negeri ke Indonesia, Sukhrowardi pun mengingatkan agar anggota HIPKI terus meningkatkan kualitas dan daya jangkau terhadap pendidikan non formal.

IKLAN TENGAH

“Kita harus menjadi tuan rumah sendiri. Makanya, penting bagi DPD HIPKI di daerah untuk menggandeng pemerintah daerah dalam mengambil pasar kursus dan pelatihan. Sebab, sekarang, lembaga-lembaga asing sudah mulai memasuki pasar pendidikan non formal di Indonesia,” cetusnya.

Untuk mampu bersaing, jebolan magister administrasi publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini harus dibarengi membuat lembaga pelatihan dan kursus itu terakreditasi dan sumber daya manusia (SDM) juga telah mengikuti uji kompetensi.

“Khusus di Kalsel, misalkan lewat program Revolusi Bahasa melalui penggiatan berbahasa Inggris yang menjadi visi-misi Gubernur H Sahbirin Noor harus ditangkap anggota HIPKI. Sebab, keinginan Pak Gubernur adalah siswa Kalsel mahir berbahasa Inggris dalam menyambut era globalisasi. Ini merupakan peluang yang harus ditangkap anggota HIPKI,” tegas Sukhrowardi.

Dia juga menyebut program pendidikan satu tahun yang diselenggarakan lembaga pelatihan dan kursus juga mulai meredup. Hal ini dikatakan Sukhrowardi tak terlepas dari tak berlakunya sistem sekolah unggulan dan non unggulan, sehingga keberadaan lembaga kursus atau pelatihan seakan tak dibutuhkan lagi.

“Sekarang, malah lembaga kursus lebih menyasar kepada pendidikan privat. Sementara, khusus di perguruan tinggi, hanya menyelenggarakan pendidikan diploma 3 (D3). Hal ini juga menjadi tantangan bagi anggota HIPKI ke depan,” papar Sukhro.

Masih menurut dia, saat ini juga belum didapat data valid berapa peserta lembaga kursus atau pelatihan yang telah bekerja di instansi pemerintah atau swasta, sehingga peru pendataan kembali. “Ke depan, HIPKI akan mengelola data melalui proses pendaftaran secara online. Kami juga mengaktifkan kembali website sebagai wadah informasi. Termasuk, menerbitkan 1.000 sertifikat master penguji untuk menguji kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan dan kursus. Sekali lagi, hal ini penting karena menyangkut kepercayaan lembaga mitra, baik pemerintah maupun swasta,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi
Anda mungkin juga berminat
Loading...

Menangkap Peluang Pasar Bebas dengan Menyajikan Kualitas Lembaga Kursus