Foto : Blogger
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabalong memasang target. Seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di kabupaten ini dipatok agar sudah terakreditasi. Untuk sementara, dari 18 puskemas di Kabupaten Tabalong, baru 6 buah di antaranya yang telah mengantongi akreditasi.
KEPALA Dinas Kesehatan Tabalong, dr H Taufiqurrahman Hamdie mengakui untuk mewujudkan seluruh puskesmas terakreditasi merupakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan hingga tahun 2019 mendatang.
“Program akreditasi merupakan komitmen nasional dan pemerintah daerah. Sebab, seluruh fasilitas kesehatan publik harus terakreditasi. Sebab, jika tidak terakreditasi, maka BPJS-Kesehatan akan menolak bekerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi,” ucap Taufiqurrahman Hamdie kepada jejakrekam.com, di Tanjung, Rabu (11/4/2018).
Ia menjelaskan dalam akreditasi sebuah puskesmas itu mencerminkan standar mutu pelayanan, standar fisik bangunan, serta standar lingkungan yang memenuhi persyaratan. “Jadi, PPK yang sudah terakreditasi otomatis secara mutu kualitas pelayanan kesehatan bisa terjamin dan lebih bagus lagi,” ucap Taufiq.
Hal ini mengacu ke Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 75 Tahun 2016, yang mencantumkan persyaratan akreditasi puskesmas sebagai syarat pelayanan mutu serta bisa menjalin kerjasama dengan BPJS-Kesehatan.
“Memang hal itu cukup berat, namun untuk dua tahun ke depan, kami akan terus benahi segi fisik agar menjadi standar,” kata Taufiq.
Kemudian, masih menurut dia, masalah pengelolaan limbah, terkhusus lagi limbah B3 atau beracun dan berbahaya mengharuskan dilengkapi sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) serta inceneratur.
“Dalam hal ini, kalau puskesmas tidak mempunyai IPAL dan inceneratur, dapat bekerjasama dengan instalatur RSUD H Badaruddin Tanjung. Yang pasti, kami yakin, lima tahun ke depan, seluruh puskesmas akan memiliki pengelolaan sistem IPAL,” pungkasnya.(jejakrekam)