TAHUN politik 2018 dan berlanjut pada 2019, diwarnai dengan gegap gempita pesta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah di Indonesia. Termasuk, di Kalimantan Selatan yang akan menggelar suksesi di empat kabupaten, yakni Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Tanah Laut.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha justru melihat potensi konflik dalam gelar pilkada sangat terbuka. Dia menganalogikan perhelatan pilkada di pertengahan 2018, merupakan ajang pemanasan jelang pemilihan legislatif dan puncaknya pemilihan presiden-wakil presiden pada 2018.
“Potensi konflik tengah sangat besar. Namun demikian, kita perlu membangun keharmonisan dari semua pelaksana maupun mereka yang menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah agar bisa menciptakan keamanan yang kondusif di daerah dan secara nasional,” ucap Syaifullah Tamliha kepada wartawan, usai memberi kuliah umum di kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Selasa (20/2/2018).
Ketua DPP PPP ini mengatakan keamanan di tahun politik yang terjaga, akan membawa nama Indonesia harus dan diakui sebagai negara demokratis tanpa ada pertikaian antar pendukung politik.
“Potensi kerusuhan bisa kita lihat dalam pilkada kemarin. Walau persaingan itu sangat ketat dan saling bersaing netizen di dunia maya, justru menyebabkan Indonesia dipandang stabil. Hasilnya, tidak ada kerusuhan yang berarti,” ucap jebolan Fakultas Perikanan ULM ini.
Menurut Syaifullah Tamliha, potensi konflik disebabkan karena kampanye hitam yang dilakukan lawan politik sehingga mengakibatkan luka yang mendalam dan sulit disembuhkan. “Hal semacam ini akan menjadi bibit permusuhan yang semestinya dapat dihindari,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Ahmad Husaini