GUBERNUR Kalsel H Sahbirin Noor, melalui Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar secara resmi membuka acara Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Pengendalian Inflasi di Kalimantan Selatan, di Hotel Novotel Banjarbaru, Rabu (8/11/2023).
DALAM Rakorda tersebut, Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulisnya meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan di daerah agar betul-betul memetakan terkait masalah inflasi, termasuk dengan melibatkan secara langsung pemerintah desa.
“Karena pemerintah desa ini mengetahui sampai level bawah. Untuk itu, kedepan kita berharap, kita memiliki grand design yang harus di update tiap tahunnya, sehingga kita tahu langkah apa atau antisipasi seperti apa menghadapi masalah inflasi ini agar tidak terulang,” katanya.
BACA: Jaga Inflasi Kalsel, Semua Pemangku Kepentingan Susun Strategi
Menurut gubernur, terkait data-data masalah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan yang ada di daerah harus benar-benar hadir dan mengetahui apa yang terjadi di masyarakat.
“Ambil contoh misalnya di bulan Oktober. Salah satu penyumbang inflasi terbesar di sektor pangan kita adalah beras. Jadi saya minta kepada dinas terkait agar memetakan, misalnya luasnya, antisipasi ketika terjadi banjir, irigasinya dan lain sebagainya. Sehingga masalah beras ini bisa kita intervensi misalnya dengan modernisasi alat pertaniannya sampai produksinya. Sehingga kita tau di bulan oktober tahun mendatang kita dapat mengatasi untuk tidak terulang,” bebernya.
Disebutkan, pengendalian inflasi pangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga secara keseluruhan. Khususnya beras yang memang menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar.
BACA JUGA: Angka Inflasi Kalsel Menggembirakan Capai 3,93 Persen
Hal tersebut sebagaimana data dari BAPPENAS menyebutkan, realisasi Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dalam rangkan stabilisasi harga beras di Kalsel baru mencapai 72,21 persen.
Untuk itu, gubernur meminta ketersediaan bahan pangan dan cadangan pangan yang ada di daerah harus segera disalurkan kepada masyarakat dalam rangka mencegah inflasi lebih dalam lagi. “Setidaknya ada tiga hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, integritas data stok dan neraca pangan daerah untuk mengecek ketersediaan pangan kita. Satgas pangan dan TPID Daerah harus bergerak cepat mengantisipasi inflasi,” tuturnya.
Sedangkan kedua, Satgas Pangan maupun TPID selalu melakukan pengecekan ketersediaan stok pangan di pasar. “Segera ambil tindakan dan keputusan yang diperlukan bila menemukan kelangkaan suatu komoditas di Pasar,” perintahnya.
BACA LAGI: Angka Inflasi Kalsel 4,36, 3 Kali Operasi Pasar Barang Pokok di Banjarmasin Diserbu
Dan yang ketiga, yakni perkuat sarana dan prasarana pertanian, khususnya inovasi yang selama ini kita kembangkan yakni padi apung, agar kedepan menjadi alternatif ketika cuaca sedang tidak bersahabat.
Akan tetapi, pengendalian harga beras tidak boleh luput dari dukungan terhadap petani lokal. “Pengendalian harga pangan haruslah berpihak terhadap para petani kita,” tutupnya.
Dalam acara Rakorda tersebut, turut hadir Deputi BI Kalimantan Selatan, Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan se- Kalimantan Selatan, TPID Provinsi Kalimantan Selatan, TPID Se-Kalimantan Sepatan, dan Pimpinan Bulog Kalsel.(jejakrekam)