BUPATI Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi, mengunjungi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta, membahas usulan Bendungan Pancur Hanau, Rabu (25/10/2023)
KUNJUNGAN dalam rangka audiensi tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HST H Muhammad Yani, dan Plt Kepala Dinas PUPR HST, serta Kepala Bapelitbangda HST.
Rombongan disambut Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid beserta jajaran Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI.
Bupati HST H Aulia Oktafiandi menyampaikan niat kedatangan lebih memberikan pada penekanan dan informasi tambahan tentang urgensi pembuatan Bendungan Pancur Hanau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
BACA: Paman Birin Usulkan Infrastruktur Strategis Ke Komisi V DPR RI
Dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Aulia Oktafiandi menyampaikan maksud kedatangannya.
“Pada awal menjabat, bencana banjir menimpa. Kami sudah bertemu dengan Pak Menteri PUPR langsung untuk menyampaikan permasalahan pengelolaan aliran air sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan hari ini kami kembali melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti dan memfollow up kembali usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau,” ungkapnya.
Membawa amanat Gubernur Kalsel, tentang gerbang ibu kota negara (IKN) Nusantara, Aulia Oktafiandi menyebut posisi Kabupaten HST adalah kawasan strategis sebagai pemasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara. “HST adalah salah satu dari 3 daerah pemangku pangan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Batola,” ucapnya.
“Esensinya adalah, kita ingin meningkatkan produksi pertanian. Dari yang ada saat ini bendungan Batang Alai, yang bisa mensupport 5.600 hektar lahan pertanian. Jika kita membuat Bendungan Pancur Hanau, akan ada tambahan 5500 hektar lagi lahan yang bisa dialiri,” sambungnya.
“Estimati produksi kita yang semula 60.000 ton bisa meningkat hingga 120.000 hingga 130.000. Di sinilah kita letakkan potensi daerah kita yang ingin diperkuat berupa pertanian,” bebernya.
Pemkab HST masih terus berupaya untuk lolos dari pengalaman banjir yang menimpa pada 2021 lalu. “Kita kembali dorong potensi kita di bidang pertanian. Ini yang harus kita Kelola, karena kalau tidak maka akan sia-sia sumber daya yang ingin kita maksimalkan,” ucapnya.
BACA JUGA: Kementerian LHK Bantu Penanganan Banjir di Kalsel
“Dengan membangun Bendungan Pancur Hanau ini, HST bisa support pangan di Nusantara. Kami sudah pernah melakukan Feasibility Study (FS) Tahun 2015, yang juga mendapat dukungan dari gubernur bahwa ini juga termasuk dalam kawasan strategis provinsi,” katanya.
“Kami harap dari Direktorat Bendungan dan Danau bisa mengkomunikasikan apa-apa saja yang kurang, dan In Syaa Allah kami serius. Kami harap kedatangan kami ini bisa yang semula prioritas 10 bisa naik menjadi prioritas 5, karena ini bentuk atensi kami dan pak Gubernur juga mendukung,” sampainya.
Mengingat urgensi bendungan itu sendiri, Aulia Oktafiandi menyebut ini adalah bentuk usaha dan komitmen pemkab untuk menjadikan HST yg lebih makmur, unggul dan dinamis.
Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid mengatakan, Bendungan Pancur Hanau sudah masuk program.
“Sudah ada 126 bendungan yang teridentifikasi dengan berbagai kluster, mulai dari kluster yang sudah tersertifikasi ada 8, ada juga kluster yang sudah masuk tahap sipil desain kurang lebih ada sekitar 33, dan ada kluster yang sudah masuk tahap feasibility study ada 40, dan sisanya 45 baru potensi,” bebernya.
Disebutkan, Bendungan Pancur Hanau termasuk dalam kluster yang memiliki Feasibility Study. “Kita sepakat bahwa salah satu kriteria dalam pembangunan adalah kebutuhan, bukan keingina,” ujarnya.
BACA LAGI: Raker dengan Menteri PUPR, Syaifullah Ungkap Pembangunan Bendungan Riam Kiwa Digarap 2023
“Sesuai penjelasan Pak Bupati hal ini menjadi sangat rasional, karena bendungan itu multifungsi, jadi harus ada mengcover kebutuhan pangan, pengendalian banjir, supply air baku, serta pariwisata,” bebrnya.
Disampaikan Adenan Rasyid, dalam proses pembangunan bendungan, diklasifikasikan menjadi 2 masalah, yakni masalah teknis dan non teknis.
“Masalah teknis itu urusan kami, memang tugas kami untuk menyelesaikan masalah teknis apapun kendalanya. Tetapi jika sudah bicara masalah non teknis, akan melibatkan berbagai macam stakeholder apalagi melibatkan masyarakat itu yang kadang kadang menjadi kendala,” tuturnya.
“Harapan kami, pemda bisa meyakinkan bahwa masyarakat dan pemda mendukung, sehingga memperkuat proses bahwa ini tidak ada masalah,” pungkasnya.(jejakrekam)