Foto: Asyikin
PEMERINTAH melalui kementerian, bergerak cepat untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan lingkungan akibat bencana banjir di Kalsel.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, saat rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (10/3/2021) menuturkan, pihaknya telah merencanakan bantuan pascabanjir untuk Kalsel.
Alue Dohong melanjutkan, berdasarkan data Kementerian LHK, ada enam Eselon 1 terkait di Kementrian LHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
BACA: Kementerian Perdagangan RI Tebar 1.000 Paket Bapok untuk Warga Terdampak Banjir Kalsel
Enam Eselon 1 yang disebutkan meliputi Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3.
“Dari lingkup Kementrian LHK tahun ini ada anggaran kurang lebih 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel,” paparnya.
Estimasi nilai bantuan sebesar 75 miliar dapat diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait.
Dirjen PDASHL sebanyak Rp 36 miliar; Dirjen PTKL 3.4 miliar; Dirjen PPKL 1.5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum 1.8 miliar; Dirjen PSKL 3.08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp 36.7 miliar dengan fokus penanganan di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.
“Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wamen LHK ini.
Untuk upaya penanganan pascabanjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan. Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis.”
BACA JUGA: Pascabanjir Kalsel, Mentan Pastikan Pemulihan Sektor Pertanian Jadi Prioritas
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi dan sosialisasi. “Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang,” terangnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam laporannya mengatakan, faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.
“Di hulu sungai hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir,” ucapnya.
Safrizal ZA merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata 128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya.
Diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan, hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.
BACA LAGI: Presiden Jokowi Sebut Bendungan Tapin Mampu Kurangi Dampak Banjir hingga 60 Persen
Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang. Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.
“Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya. Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.
“Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau,” ucapnya.(jejakrekam)